BANDA ACEH – Dewan Analisis Strategis Badan Intelijen Negara (DAS BIN) menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk Aceh ke depan.
Rekomendasi tersebut seperti disampaikan dalam pertemuan antara DAS BIN dengan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar, di Meuligoe Wali Nanggroe, Lampeuneureut, Aceh Besar, Jum’at (7/1).
Kabag Humas dan Kerja Sama Wali Nanggroe M Nasir Syamaun MPA menyampaikan, pada pertemuan tersebut hadir langsung Ketua DAS BIN Letjen TNI (Purn) Dr M Munir yang didampingi Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik Mayjen TNI Gamal Haryo Putro dan Kabinda Aceh Brigjen TNI M Abduh Ras.
Sementara Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus Kamaruddin Abu Bakar (Abu Razak), Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man) dan Dr M Raviq. Turut hadir Ketua Komisi I DPRA Muhammad Yunus.
“Dewan Analisis Strategis BIN melakukan kajian terkait Aceh dengan hasil kajian meliputi empat aspek. Di antaranya sumber daya manusia, sumber daya alam, sosial budaya dan letak geografis Aceh,” kata M. Nasir.
Beberapa hasil kajian DAS BIN yang disampaikan kepada Wali Nanggroe, kata M Nasir, di antaranya pengelolaan SDA Aceh yang belum maksimal, optimalisasi pengelolaan jalur Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur utama trasportasi laut, dengan pemanfaatan pelabuhan di Aceh untuk memiliki daya saing dengan negara Singapura sebagai tempat bersandarnya kapal-kapal transportasi.
“Hasil kajian dari Dewan Analisis Strategis BIN juga menghasilkan rekomendasi tentang pengelolaan industri seperti kopi, buah pala, dan komoditas lainnya agar Aceh memiliki sentra pengolahan komoditas, agar memiliki daya saing di pasar internasional dan berdampak ekonomi di Aceh,” sebut M Nasir.
Menanggapi masukan dari DAS BIN, Wali Nanggroe mengatakan, akan menyampaikan masukan tersebut kepada Pemerintah Aceh dalam bentuk rekomendasi Wali Nanggroe.
“Kita berharap kepada Ketua DAS BIN untuk menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Kepala BIN dan Presiden untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menyampaikan laporan kajian tentang Aceh,” kata Wali Nanggroe pada pertemuan itu.
Sementara Staf Khusus Wali Nanggroe juga menyampaikan beberapa masukan kepada DAS BIN, baik yang terkait dengan perdamaian Aceh, tata kelola pertanahan Aceh dan tata kelola Pemerintah Aceh.
“Konsep-konsep pembangunan Aceh yang harusnya selaras dengan konsep pembangunan nasional dalam wujud nyata implementasi MoU Helsinki,” kata Ampon Man.
Juga terkait penyelesaian Bendera Aceh dan kesejahteraan keluaraga Kombatan GAM,” tambah Abu Razak.
Konsep pembangunan Pemerintah Aceh yang harusnya sesuai dengan UU Pemerintah Aceh dan MoU Helsinki. Perlunya sinkronisasi regulasi-regulasi yang ada terkait Pembangunan Aceh di masa depan agar sesuai dengan standar yang telah disepakati oleh Aceh dan Republik Indonesia,” kata Raviq.
Menanggapi masukan dari para Staf Khusus Wali Nanggroe, Ketua DAS BIN menyebutkan, masukan-masukan tersebut akan menjadi bahan kajian Tim DAS BIN dalam laporan kepada Kepala BIN dan kepada Presiden. (IA)
