BANDA ACEH — Di tengah kondisi mutu pendidikan Aceh yang masih rendah, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Aceh ditengarai terus menghaburkan anggaran untuk menyediakan fasilitas bagi para pejabatnya.
Kebijakan pengadaan mobil atau kendaraan dinas operasional Disdik Aceh Tahun anggaran 2022 sebanyak 27 unit dengan anggaran sebesar Rp 12,776 miliar dinilai merupakan bentuk pemborosan keuangan Aceh.
Hal itu dikarenakan tidak ada relevansi sama sekali dengan penguatan mutu pendidikan Aceh yang saat ini masih bermasalah.
“Kebijakan tidak populer seperti pengadaan mobil dinas pejabat seharusnya tidak patut diandalkan, dan seharusnya anggaran berbasis kinerja bukan pada mengadalkan fasilitas mewah, sementara kualitas dan fasilitas pendidikan kita masih di bawah standar,” ujar Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian dalam keterangannya, Senin (14/1).
Untuk itu, MaTA memdesak Kadis Pendidikan dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk segera melakukan pembatalan pengadaan kendaraan dinas tersebut.
Untuk selanjutnya, nggarannya dapat dialihkan untuk penyediaan fasilitas pendidikan di Aceh untuk meningkatkan mutu.
“Kondisi pendidikan kita tidak dalam baik-baik saja. Apapun narasi yang dibangun nantinya untuk memberi legitimasi pengadaan kendaraan dinas tersebut seolah-olah penting, merupakan bentuk tidak sehat,” terangnya.
Seharusnya, tambah Alfian, pejabat yang diberikan mengurus dan menangani urusan pendidikan memiliki nalar dan mentalitas yang sehat untuk bertangung jawab pada kualitas dan fasilitas pendidikan Aceh.
“Bukan malah seperti ini mempertontonkan kemewahan, sementara hasil dari kinerja tidak baik baik saja,” sebutnya.
Alfian menilai pengadaan mobil dinas ini sengaja direncanakan walaupun kemudian ada penolakan dari publik. Karena mentalitas birokrasi kita sudah pada akut.
“Pengadaan ini juga dapat menguntungkan pihak tertentu, makanya sengaja di desain sedemikian rupa. Apalagi Gubernur Aceh saat ini tidak memiliki visi dalam memimpin Aceh.
Ditambah lagi dengan fungsi legislatif kita dalam keadaaan tidak berdaya dan terbuai dengan anggaran pokir yang menjadi tujuan mareka. sehingga anggaran Aceh bebas jadi bancakan oleh pihak elit,” pungkas. (IA)
