BANDA ACEH — Wabah penyakit kuku dan mulut (PMK) pada hewan ternak sapi masih merebak di Provinsi Aceh. Pemerintah daerah ini disarankan untuk menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT) untuk segera menanganinya.
Usulan itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) drh Nurdiansyah Alasta. Dia meminta Pemerintah Aceh menyiapkan rencana kerja yang cepat, tegas dan terukur terkait penyebaran wabah PMK.
“Pemerintah Aceh harus menyiapkan rencana kerja yang baik mengatasi wabah ini. Salah satunya melalui pemberdayaan dan pemanfaatan SDM lokal yang dimiliki oleh Aceh, jangan menunggu mewabah ke 23 kabupaten dan kota baru kita bertindak,” katanya, Rabu (18/5) seperti dilansir dari Merdeka.com.
Anggota DPRA Komisi VI itu mengatakan, Aceh memiliki sarana yang memadai di sektor kesehatan hewan. Bahkan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) di Universitas Syiah Kuala (USK) merupakan satu-satunya FKH di Pulau Sumatera.
“Aceh memiliki SDA dan SDM yang memadai di bidang kesehatan hewan dan peternakan. Kita memiliki FKH nomor 2 tertua di USK dan satu-satunya di Sumatera. Ini harus diingat oleh Pemerintah Aceh untuk tidak ragu-ragu menjalankan kebijakan menangani wabah PMK,” ujarnya.
Sarjana kedokteran hewan dan mantan Kabid di Dinas Peternakan Aceh Tenggara itu juga menyinggung keterbatasan tenaga ahli profesional dan anggaran di sektor peternakan di daerah. Menurutnya, itu akan menjadi kendala dalam menghadapi wabah PMK yang tengah merebak.
“Solusi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Aceh saat ini yaitu penggunaan dana BTT (Dana Belanja Tak Terduga) tahun anggaran 2022 yang tersedia,” ujarnya.
Melihat perkembangan gejala PMK yang terus mewabah dari Aceh Tamiang, Aceh Utara hingga ke wilayah Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, tidak tertutup kemungkinan wilayah tengah dan barat selatan Aceh juga akan terdampak wabah tersebut.
“Wabah ini harus diatasi segera, sebab akan berdampak buruk pada dunia usaha ternak yang ada di Aceh,” tegasnya. (IA)
