JAKARTA – Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan MoU Helsinki dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUUPA) menjadi landasan utama atau pedoman pembangunan Aceh di segala sektor, baik yang tengah dilakukan saat ini dan di masa mendatang.
Hal itu disampaikan JK saat menjamu Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar di kediaman pribadinya, Jln. Brawijaya 6, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Kamis malam (19/5/2022).
“Selain dalam rangka kunjungan kerja ke Jakarta, pertemuan ini juga memenuhi undangan dari JK yang merayakan milad ke-80 pada 15 Mei lalu, dan silaturrahmi Hari Raya Idulfitri,” kata Kabag Humas dan Kerja sama Wali Nanggroe M Nasir Syamaun, Jum’at (20/5).
Pertemuan dua tokoh kunci perdamaian Aceh tersebut berlangsung dalam suasana akrab, sambil menikmati penganan khas Makassar yang disuguhkan JK. Keduannya berbicara banyak hal, mulai dari Aceh di masa lalu, perkembangan Aceh saat ini, dan hal-hal yang mesti dilakukan ke depan.
“Dengan adanya perdamaian, terlihat jelas arah tujuan pembangunan Aceh ke depan. Semua stakeholder di Aceh harus bahu membahu memikirkan tentang Aceh ke depan. Dimana peluang dan kesempatan emas telah disepakati bersama melalui poin-poin nota kesepakatan damai MOU Helsinki, dan juga termaktub dalam UUPA,” kata JK.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut, JK juga meminta agar perdamaian Aceh terus dijaga, agar tujuan dari disepakatinya MoU Helsinki dapat terwujud.
Ia sangat mendukung agar Aceh terus membuat program-program strategis bidang apapun untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara Wali Nanggroe meminta kepada JK untuk terus mencurahkan pikiran dan pengaruhnya, agar seluruh butir-butir perdamaian Aceh yang tertuang dalam MoU Helsinki dan pasal-pasal dalam UUPA dapat segera terimplementasikan.
“Tentunya implementasi seluruh butir MoU Helsinki dan pasal-pasal UUPA bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pihak Aceh, tapi juga tanggung jawab yang mesti dipenuhi oleh Pemerintah Republik Indonesia,” kata Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus Dr M Raviq dan Katibul Wali Azwardi Abdullah.
Di akhir pertemuan, kedua tokoh utama perdamaian Aceh tesebut sepakat membangun dan memajukan Aceh sesuai yang termaktub dalam MoU Helsinki dan UUPA. (IA)
