BANDA ACEH — Pimpinan Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Aceh mengungkapkan penyebab terbesar defisitnya anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang terjadi saat ini.
Salah satunya karena banyaknya alokasi anggaran untuk pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh yang tidak bermanfaat kepada masyarakat dan terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat.
“Di tengah sulitnya keuangan semua daerah di tengah pandemi saat itu, DPRK Banda Aceh justru tetap ngotot untuk melaksanakan kegiatan Pokir yang tidak bermanfaat untuk masyarakat, ini sungguh miris.
Bahkan terindikasi bahwa PAD yang terutang itu disebabkan oleh kegiatan Pokir Dewan, karena mayoritas kegiatan Pemko selama ini bersumber dari dana luar, seperti DAK, DOKA dan sumber lainnya yang dijemput dari Pusat,” ungkap Sekretaris PW SEMMI Aceh Muhammad Hasbar, dalam keterangannya kepada media, Rabu (1/6/2022).
Dia memberi contoh, kegiatan yang tidak bermanfaat dari Pokir kepada rakyat seperti Festival Toet Apam (Pokir Ketua DPRK), Balap Trail (Wakil Ketua DPRK) hingga dinas luar yang nilainya fantastis mencapai puluhan miliar rupiah.
“Kita bisa lihat juga, di tengah pandemi ada kegiatan rehab rumah Ketua DPRK yang nilainya mencapai Rp 2,7 miliar dan pengadaan mobil Ketua DPRK yang nilainya mencapai Rp 881 juta.
Belum lagi kegiatan pasang-pasang foto dewan di baliho yang nilainya miliaran rupiah. Bukankah sangat memprihatinkan, wajarlah jika dikatakan defisit ini disebabkan oleh Pokir DPRK Banda Aceh,” ujarnya.
Bayangkan saja, lanjut Hasbar, ketika di daerah lainnya para wakil rakyat rela alokasi pokirnya dipotong karena sedang masa pandemi saat itu, berbeda halnya dengan Kota Banda Aceh yang DPRK-nya terlalu suka melaksanakan kegiatan foya-foya.
“Seharusnya yang namanya Pokir itukan eksekusi kegiatannya tetap Dinas/SKPK, kalau di Banda Aceh dewannya tercium malah beralih fungsi menjadi kontraktor untuk kegiatan Pokirnya,” sebutnya.
Hasbar menyebutkan, DPRK Banda Aceh selama ini terlalu sering memanfaatkan kelembutan hati wali kota untuk kepentingannya.
“Anggota dewan di Banda Aceh tahu, Pak Aminullah itu orangnya murah hati. Jadi, di tengah pandemi pun mereka berupaya mengemis ke wali kota agar tidak ada pemotongan alokasi anggaran pokir, alasannya macam-macamlah, termasuk bayar hutang Pileg 2019. Karena wali kota terkenal orang yang lembut hati sehingga tidak ingin para wakil rakyat kesulitan, maka dibiarkanlah kegiatan pokir tersebut dimasukkan dewan tanpa dipangkas,” jelasnya.
Program Kerakyatan Pemko Harus Tetap Dilanjutkan
Selain itu, Hasbar menegaskan, program-program kerakyatan yang selama ini mampu membawa Banda Aceh meraih IPM kedua terbaik nasional, program rumah duafa hingga program kerakyatan lainnya harus tetap dijalankan.
“Selama ini jelas-jelas kita lihat, wali kota melakukan lobi sana sini agar program kerakyatan dapat berjalan. Misalkan program rumah duafa dari CSR Bank Aceh Syariah, Baitul Mal, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy dan sebagainya. Seharusnya program kerakyatan seperti ini bisa dioptimalkan lagi jika dana pokir DPRK direalokasikan,” tegasnya.
Kata Hasbar, kita juga monitor selama ini agar proyek-proyek besar dapat hadir ke Banda Aceh, wali kota harus jemput keluar.
“Bayangkan saja, jika alokasi dana pokir ini dapat dipangkas dan dimanfaatkan lebih banyak untuk program kerakyatan, tentunya itu lebih baik ketimbang DPRK sibuk tempel wajah di sana sini melalui baliho,” katanya.
Hasbar mengajak semua pihak untuk bersama-sama dukung Pemko Banda Aceh lanjutkan program-program pro rakyat.
“Pak wali harus terus lanjutkan program-program pro rakyat, rakyat pasti mendukung hal tersebut. Dan rakyat juga meminta agar pokir DPRK yang tak bermanfaat dapat dihentikan serta dievaluasi kembali untuk tahun anggaran 2022,” tegasnya. (IA)
