BANDA ACEH — Pimpinan Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Aceh mengungkapkan penyebab terbesar defisitnya anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang terjadi saat ini.
Salah satunya karena banyaknya alokasi anggaran untuk pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh yang tidak bermanfaat kepada masyarakat dan terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat.
“Di tengah sulitnya keuangan semua daerah di tengah pandemi saat itu, DPRK Banda Aceh justru tetap ngotot untuk melaksanakan kegiatan Pokir yang tidak bermanfaat untuk masyarakat, ini sungguh miris.
Bahkan terindikasi bahwa PAD yang terutang itu disebabkan oleh kegiatan Pokir Dewan, karena mayoritas kegiatan Pemko selama ini bersumber dari dana luar, seperti DAK, DOKA dan sumber lainnya yang dijemput dari Pusat,” ungkap Sekretaris PW SEMMI Aceh Muhammad Hasbar, dalam keterangannya kepada media, Rabu (1/6/2022).
Dia memberi contoh, kegiatan yang tidak bermanfaat dari Pokir kepada rakyat seperti Festival Toet Apam (Pokir Ketua DPRK), Balap Trail (Wakil Ketua DPRK) hingga dinas luar yang nilainya fantastis mencapai puluhan miliar rupiah.
“Kita bisa lihat juga, di tengah pandemi ada kegiatan rehab rumah Ketua DPRK yang nilainya mencapai Rp 2,7 miliar dan pengadaan mobil Ketua DPRK yang nilainya mencapai Rp 881 juta.
Belum lagi kegiatan pasang-pasang foto dewan di baliho yang nilainya miliaran rupiah. Bukankah sangat memprihatinkan, wajarlah jika dikatakan defisit ini disebabkan oleh Pokir DPRK Banda Aceh,” ujarnya.
Bayangkan saja, lanjut Hasbar, ketika di daerah lainnya para wakil rakyat rela alokasi pokirnya dipotong karena sedang masa pandemi saat itu, berbeda halnya dengan Kota Banda Aceh yang DPRK-nya terlalu suka melaksanakan kegiatan foya-foya.
“Seharusnya yang namanya Pokir itukan eksekusi kegiatannya tetap Dinas/SKPK, kalau di Banda Aceh dewannya tercium malah beralih fungsi menjadi kontraktor untuk kegiatan Pokirnya,” sebutnya.
Hasbar menyebutkan, DPRK Banda Aceh selama ini terlalu sering memanfaatkan kelembutan hati wali kota untuk kepentingannya.
