Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Farid Nyak Umar meminta Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) agar segera menindaklanjuti keluhan warga kota terhadap maraknya judi online yang sudah merambah ke ruang publik dengan memblokir konten judi online.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan yang dihadiri Kadis Kominfotik Fadhil dan Kepala Satpol PP-WH Banda Aceh M Rizal, serta jajaran dinas terkait dalam pertemuan di ruang Ketua DPRK, Selasa (6/9/2022).
Dalam pertemuan tersebut, Farid Nyak Umar meminta Diskominfotik untuk melakukan langkah strategis dan terukur dalam menyikapi fenomena itu.
Jika fenomena judi online ini terus dibiarkan kata Farid, dikhawatirkan akan merusak generasi yang notabenenya menjadi estafet kepemimpinan di Kota Banda Aceh, karena menyita waktu produktif mereka dengan duduk berlama-lama di warkop, bahkan saat azan berkumandang mereka masih tetap lalai dengan gadget di tangannya.
“Fenomena ini bukan hanya tanggung jawab dan menjadi ranah di dinas tertentu saja, kita mengajak dinas lintas sektoral, pelaku usaha ,dan masyarakat untuk sama-sama memberantas judi online ini,” tegas Farid.
Farid menerangkan, dari sisi regulasi, konsekuensi dari aktivitas judi online ini sudah jelas, yakni Fatwa MPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keharaman Judi Online dan Fatwa MPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang PUBG.
“Kalau regulasi tentu sudah sangat jelas bagaimana konsekuensi hukum judi online, bahkan jika mengacu kepada UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, bagi yang memfasilitasinya pun bisa dijerat dengan hukuman,” jelas Farid.
Sementara Kadis Kominfotik Kota Banda Aceh Fadhil, mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan melayangkan surat ke pihak Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan pihak provider untuk menutup situs judi online dan konten negatif lainnya.
Fadhil mengatakan, pihaknya akan terus menyurati stakeholder terkait hal tersebut hingga ditindaklanjuti sampai ke pemerintah pusat.
