Banda Aceh — Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Iskandar Usman Al Farlaky meminta aparat penegak hukum dan pemerintah menyelidiki gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh yang sudah semakin sering.
Penyelidikan perlu dilakukan untuk memastikan Tanah Rencong tidak jadikan tempat transit ‘manusia perahu’.
Iskandar menjelaskan, pemerintah harus memberikan perlindungan kepada mereka secara kemanusiaan. Namun, pemerintah dan pihak terkait juga harus menyelidiki alasan pengungsi Rohingya yang kerap terdampar di Aceh.
“Apakah murni mereka ini sebagai pencari suaka politik atau hanya mereka menjadikan Aceh sebagai daerah transit saja yang kemudian akan masuk ke Malaysia,” kata Iskandar kepada wartawan, Selasa (27/12/2022) seperti dilansir dari detikSumut.
Menurutnya, pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh kerap melarikan diri usai ditampung. Pelarian itu disebut terjadi tak lama setelah mereka berada di penampungan.
“Ini menunjukkan bahwa mereka tidak murni sebagai pencari suaka politik kalau melarikan diri, lalu siapa sekarang yang memfasilitasi pelarian mereka dan siapa yang menampung mereka serta kemana mereka melarikan diri, ini juga harus di selidiki dan harus diusut secara tuntas,” jelas Politikus Partai Aceh itu.
“Apakah benar indikasi misalnya terlibat para sindikat human trafficking mereka punya agen di Aceh atau di Indonesia, kemudian akan dibawa melalui Sumatera Utara dan masuk kembali ke Malaysia dan di Malaysia mereka mencari kerja. Ini juga harus dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut,” lanjutnya.
Dia menjelaskan, penyelidikan itu perlu dilakukan sehingga Aceh tidak bertubi-tubi dijadikan sebagai zona transit oleh etnis Rohingya dengan berbagai alasan.
Mereka kerap mengaku boat-nya bocor, BBM habis serta berbulan-bulan di laut.
“Tentu ini butuh proses yang transparan apakah benar seperti pengakuan testimoni yang mereka berikan. Kita juga tidak serta merta harus mendengar dan mengakui apa yang mereka sampaikan ke kita yang berbulan-bulan di laut kemudian ini ada persoalan-persoalan baru kalau seperti ini hampir setiap tahun dan menjelang akhir tahun mereka terus terdampar ke Aceh,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah di Aceh tidak mungkin terus menerus menampung warga etnis Rohingya. “Sementara juga banyak kondisi ekonomi orang kita Aceh juga dibutuhkan perhatian lebih dari pemerintah,” sebutnya.
Diketahui, dua gelombang Rohingya terdampar di Aceh selama dua hari. Gelombang pertama sebanyak 57 orang terdampar di kawasan Ladong, Aceh Besar dan gelombang pertama sebanyak 185 orang terdampar di Desa Ujong Pie, Kecamatan Muara Tiga, Pidie. (IA)
