Pokja dari Koalisi Masyarakat Sipil Aceh, melakukan pertemuan dengan Timsel Anggota KIA
BANDA ACEH – Pemerintah Aceh saat ini tengah melakukan proses rekruitmen calon Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA) periode 2020 – 2024, menjelang berakhirnya masa bakti komisioner KIA periode 2016 – 2020.
Ketua Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KIA periode 2020 – 2024, yang juga Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh, Marwan Nusuf mengatakan tim terus bekerja menerima berkas calon peserta seleksi sampai penutupan pendaftaran 10 Juli 2020.
“Insya Allah kami akan berkerja terus. Setiap harinya kami memantau pendaftar yang mengirimkan berkas. Hari ini, sampai dengan pukul 10.00 WIB, sudah puluhan peserta yang mendaftar,” ujar Marwan Nusuf, Rabu (8/7).
Dalam rekrutmen ini, kata Marwan, pihaknya akan melaksanakan seleksi secara terbuka dan transparan. Beberapa LSM di Aceh yang tergabung dalam Pokja untuk Integritas Rekruitmen Anggota KIA juga sudah menyatakan kesiapannya untuk mengawasi proses seleksi. “Ya, tentu kami persilahkan,” katanya.
Sementara, Pokja yang berasal dari Koalisi Masyarakat Sipil Aceh, Selasa (7/7) siang juga melakukan pertemuan dengan Timsel Anggota KIA. Perwakilan Pokja, Alfian dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), mengatakan pertemuan itu merupakan koordinasi awal.
“Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil akan melakukan proses pengawasan terhadap seleksi ini, termasuk akan melakukan tahapan tracking terhadap para kandidat,” ujar Alfian.
Dikatakannya, kandidat yang akan di-tracking itu merupakan nama-nama yang telah lolos tahapan seleksi. Sebelum nama-nama tersebut dikirimkan ke Komisi I DPRA, maka pihaknya akan memberikan masukan terkait rekam jejak kandidat.
Masukan yang akan diberikan pihaknya, baik berupa masukan resmi maupun masukan yang dilakukan sambil berjalannya proses seleksi (on going), terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan integritas calon komisioner KIA.
“Kami juga membangun komitmen dan pansel juga sudah sepakat, kandidat yang lolos memiliki mentalitas dan integritas yang kuat. Dan ini juga dalam rangka memperkuat keterbukaan informasi publik di level Pemerintah Aceh kedepan,” pungkasnya. (IA)
