BANDA ACEH — Ulama Aceh mengharapkan semua pihak tidak memaksakan kehendak untuk menghadirkan kembali bank konvensional ke Aceh.
Pimpinan Dayah Markaz Ishlah Al Aziziyah Banda Aceh, Tgk Bulqaini Tanjungan meminta pihak terkait menyuarakan pembenahan bank syariah di Aceh ketimbang berupaya menghadirkan bank konvensional.
Hal ini sebut Tu Bulqaini, karena bank konvensional tidak sejalan dengan status Aceh yang berlaku syariat Islam.
“Semua pihak harus menghormati status Aceh yang berlaku syariat Islam. Komunitas santri dan dayah-dayah di Aceh mencermati perkembangan ini secara seksama,” ujar Tu Bulqaini melalui keterangan tertulisnya, Ahad (28/5/2023).
Tu Bulqaini mengingatkan, apabila agenda menghadirkan bank konvensional ke Aceh berlanjut, maka tiba saatnya giliran santri yang akan turun ke lapangan.
“Saya menerima arahan para ulama Aceh seperti Waled Nu untuk mengajak santri turun ke lapangan menolak program menghadirkan kembali bank konvensional ke Aceh,” tegas Tu Bulqaini.
Selama ini, kata Tu Bulqaini suara-suara penolakan menghadirkan kembali bank konvensional ke Aceh sudah disuarakan oleh banyak pihak di Aceh. Baik para ulama, akademisi, mahasiswa dan sebagainya.
Tapi sayangnya pihak-pihak terkait masih bersikukuh menghadirkan kembali bank konvensional ke Aceh.
“Jadi kita memahami itu sebagai bentuk pelecehan terhadap syariat Islam di Aceh, dan oleh sebab itu kita siap menurunkan santri ke Aceh jika upaya menghadirkan kembali bank konvensional ke Aceh masih berlanjut,” janji Tu Bulqaini.
Selain Tu Bulqaini, penolakan terhadap upaya menghadirkan kembali bank konvensional ke Aceh juga disuarakan oleh persatuan santri Aceh yang terhimpun dalam Rabithah Thaliban Aceh (RTA).
Ketua Umum RTA Tgk Marbawi Yusuf mengatakan, upaya menghadirkan kembali bank konvensional ke Aceh sangat tidak menghargai keistimewaan Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam.
“Pelaksanaan syariat Islam di Aceh itu merupakan amanah Undang undang. Jadi kami mengharapkan kepada pemangku jabatan untuk ikhlas dan komit dalam menjalankan amanah Undang-undang sebagai tanggung jawab yang besar, dan bukan hanya sekedar melihat kepentingan kelompok tertentu,” pungkas Tgk Marbawi. (IA)
