BANDA ACEH – Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh Amiruddin SE MSi berjanji dan komit untuk menyelesaikan terkait dengan utang yang masih membelit Pemko Banda Aceh.
“Kami komit untuk menyelesaikannya. Dalam bulan ini dan Agustus nanti, utang akan diperkecil dan semoga bisa dilunasi dengan dukungan semua pihak tekait,” ujar Amiruddin, Sabtu (15/7).
“Saya optimis, bersama bahu-membahu kita akan membawa Banda Aceh lebih baik ke depan dan tetap menjadi barometer pembangunan di Aceh, bahkan Indonesia. Sekali lagi, mohon dukungan segenap elemen kota karena tentu saya tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkannya,” katanya.
Amiruddin SE MSi resmi mengemban amanah sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh untuk satu tahun ke depan, mulai Jumat, 14 Juli 2023. Ia menggantikan Bakri Siddiq yang masa jabatannya berakhir 7 Juli lalu.
Pria berkacamata yang sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh dan Plh Wali Kota Banda Aceh, dilantik oleh Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki berdasarkan SK Mendagri Nomor 100.2.1.3-1387 tahun 2023.
Prosesi pelantikan Amiruddin digelar di Gedung Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, bersamaan dengan Pj Bupati Aceh Utara Dr Mahyuzar MSi.
“Alhamdulillah, jabatan ini merupakan amanah sekaligus tanggung jawab besar bagi saya untuk memimpin Kota Banda Aceh di masa transisi menuju Pemilu Serentak 2024,” ujar Amiruddin usai seremoni.
Kemudian dirinya akan memperhatikan dengan baik arahan maupun instruksi dari pemerintah pusat, dalam hal ini mendagri dan juga Pj Gubernur Aceh selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah.
“Insyaallah saya akan fokus dan serius untuk memastikan pembangunan Banda Aceh yang berkelanjutan, terutama yang berdampak langsung atau bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam menjalankan roda pemerintahan dan menyukseskan program pembangunan, ia pun komit untuk melibatkan seluruh stakeholder terkait. “Saya akan mengerahkan segenap sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kota Banda Aceh untuk kemajuan kota ini,” ujarnya lagi.
Amiruddin juga mengatakan akan menaruh perhatian khusus terhadap upaya penanganan stunting dan pengendalian inflasi, sebagaimana arahan pj gubernur.
