Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati, didampingi Kepala DP3A Aceh, Nevi Ariyani memperlihatkan penghargaan dari KPAI dalam seremonial penyerahan anugerah secara virtual di Ruang Rapat Gubernur Aceh, Rabu (22/7).
Banda Aceh — Pemerintah Aceh meraih penghargaan Perlindungan Anak Tahun 2020 dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Aceh dinilai memiliki komitmen serius dalam penyelenggaraan perlindungan anak, dan melaporkan capaian berbasis Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Pelaporan (SIMEP).
Penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati dalam seremonial penyerahan secara virtual yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (22/7).
“Penghargaan ini menjadi pemicu bagi kita untuk lebih giat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi perlindungan anak,” kata Dyah Erti.
Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh tercatat angka kekerasan anak dan perempuan di Aceh mencapai 1.044 kasus pada 2019. Hampir setengah diantaranya kasus kekerasan terhadap anak dan angka itu kini terus menurun.
Dyah mengatakan, pemerintah terus mengedukasi masyarakat untuk memberikan kesadaran dan terus memperkuat kelembagaan, serta membangun jaringan untuk mengurangi angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Aceh.
“Menghilangkan angka kekerasan perempuan dan anak menjadi tanggung jawab bersama, bukan beban dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja,” tegasnya.
“Menghilangkan angka kekerasan perempuan dan anak menjadi tanggung jawab bersama, bukan beban dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja,”
Ketua KPAI, Dr. Susanto, mengatakan anugerah yang diberikan tersebut diberikan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota serta individu yang dinilai berperan dan punya komitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi anak. Dengan anugerah itu diharapakan kualitas perlindungan anak di Indonesia semakin baik.
“Berbagai inovasi yang telah dilakukan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota serta individu diharapkan terus memberikan kebangkitan pada perlindungan anak di Indonesia,” katanya.
