Giliran Pendukung Pj Wali Kota Amiruddin Gelar Demo, Minta Kelompok Geng BS Angkat Kaki
BANDA ACEH — Puluhan massa yang tergabung dalam Pemuda Peduli Pembangunan Kota (P3K) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRK Banda Aceh, Rabu (6/9/2023).
Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai spanduk yang salah satunya bertuliskan “Mendukung penertiban pajak program Amiruddin untuk melunasi utang peninggalan BS sebesar Rp 105 miliar”.
Koordinator aksi Heri Safrizal dalam petisinya menyampaikan, massa secara tegas menyatakan mendukung upaya Pj Wali Kota Amiruddin untuk melunasi utang peninggalan Bakri Siddiq sebesar Rp 105 miliar.
“Kami juga mengapresiasi tindakan dan program Pj Wali Kota Amiruddin dalam penertiban pajak daerah secara tegas dan terukur, dan setiap hasil disetorkan untuk melunasi utang daerah,” ujarnya.
Di samping itu, demonstran juga meminta kepada Anggota DPRK Banda Aceh mendukung program yang dijalankan oleh Pj Wali Kota untuk melunasi utang Kota Banda Aceh, dan meminta komitmen dewan agar pokir disesuaikan untuk kepentingan bersama dalam pelunasan utang .
Massa pendemo juga menyuguhkan kepada DPRK surat komitmen yang berisikan dukungan DPRK untuk penyelesaian utang Rp 105 miliar yang ditinggalkan Bakri Siddiq.
Tak tanggung-tanggung, dalam komitmen tersebut juga disebutkan tentang kesediaan DPRK untuk mengikhlaskan anggaran pokirnya untuk penyelesaian utang Pemko.
Dari sejumlah anggota DPRK yang hadir, terlihat yang bersedia menandatangani, yakni Wakil Ketua I DPRK Usman, Wakil Ketua II DPRK Isnaini Huda, selanjutnya Anggota DPRK lainnya Tati Meutia, Musriadi Aswad, Bunyamin, Syarifah Munira dan Bunyamin.
Tak sebatas itu, dalam demonstrasi tersebut massa juga menyampaikan kepercayaannya terhadap kinerja penegak hukum di Banda Aceh.
Bahkan massa mendukung penuh Pj Wali Kota bersama-sama dengan Forkopimda dalam penegakan syariat Islam dan pemberantasan narkoba secara maksimal di Banda Aceh demi menyelamatkan generasi bangsa.
Massa juga secara khusus menegaskan agar kelompok yang disebut genk BS untuk move on dan tidak terus menerus melakukan provokasi tak sehat yang merugikan masyarakat.
