Kejati Aceh Didesak Usut Dugaan Korupsi dan Kegiatan Bimtek di Aceh Singkil
BANDA ACEH — Dewan Pengurus Wilayah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Provinsi Aceh berunjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Kamis (21/12).
Mereka menuntut pemberantasan korupsi di Kabupaten Aceh Singkil khususnya dugaan korupsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Singkil.
Mahasiswa meminta Kejati Aceh memeriksa Kadis PMG Aceh Singkil Azwir Bustami dan mengusut tuntas kegiatan Bimtek yang diadakan selama ini di dinas tersebut.
Ketua DPW Alamp Aksi Aceh
Mahmud Padang mengungkapkan berdasarkan informasi, pada 13-15 Desember 2023, para Kepala Kampung dan Ketua BPKamp dalam Kabupaten Aceh Singkil mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Resolusi Konflik Berbasis Budaya Masyarakat Desa Persiapan Pemilu 2024 yang bertempat di Griya Hotel, Medan.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Kajian Pemerintah Daerah Dharma Andalas Training Centre (LSKPD-DATC) dan setiap peserta di kenakan biaya kontribusi sebesar Rp 3 juta/orang.
Anehnya, kegiatan Bimtek acap kali dilaksanakan di luar Aceh Singkil. Padahal, apabila kegiatan Bimtek tersebut dilaksanakan di wilayah Aceh Singkil, tentunya akan meningkatkan penghasilan masyarakat Aceh Singkil.
Hal ini pun semakin membuat tanda tanya besar. Kenapa kegiatan Bimtek harus selalu di luar kota? Hal lain, apa yang sebenarnya dicari penyelenggara maupun peserta sehingga harus ke luar kota?
“Kegiatan tersebut pun terkesan sangat dipaksakan. Betapa tidak, di saat masyarakat Aceh Singkil sedang berduka karena tertimpa bencana banjir, para Kepala Desa dan Kepala BPKamp malah lebih mementingkan kegiatan Bimtek tersebut. Padahal para Kepala Desa di Aceh Singkil sudah berulangkali melaksanakan Bimtek. Namun output Bimtek tersebut seakan tidak memberikan perubahan perbaikan yang signifikan untuk desa di Aceh Singkil, bahkan terkesan hanya untuk menghamburkan keuangan desa,” terang Mahmud Padang.
DPW Alamp Aksi Aceh sendiri berharap dengan dilakukannya aksi unjuk rasa tersebut, penegak hukum dapat turun ke Aceh Singkil dan merespon cepat terhadap dugaan korupsi yang disampaikan.
