INFOACEH.NET, BANDA ACEH— Empat Kantor Pertanahan (Kantah) di Aceh meluncurkan layanan pertanahan elektronik.
Keempat kantor pertanahan tersebut adalah Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kots Lhokseumawe dan Kota Langsa.
Peluncuran tersebut dipusatkan di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (22/5/2024).
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Aceh Mazwar mengatakan, layanan elektronik tersebut akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga lebih cepat, efisen, efektif dan transparan.
“Baik pendafataran tanah maupun perubahan data informasi kini dapat dilakukan secara elektronik di 4 Kantor Pertanahan,” kata Mazwar.
Mazwar menyebutkan, adapun layanan elektronik itu memberikan sejumlah layanan seperti buku tanah, surat ukur, sertipikat, dan surat keterangan pendaftaran tanah ataua SPKT.
Mazwar menargetkan, pada bulan September 2024 mendatang seluruh Kantor Pertanahan yang ada di Aceh sudah meluncurkan layanan pertanahan elektronik.
Sementara Pj Gubernur Aceh diwakili Plh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh Dr Yusrizal, menyebutkan layanan elektronik pertanahan itu sebagai langkah inovatif dalam mendorong kemajuan teknologi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
“Langkah kita dalam mengadopsi teknologi ke dalam layanan pertanahan suatu terobosan yang sangat penting, karena layanan elektronik ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat Aceh,” kata Yusrizal.
Lebih lanjut, Yusrizal menyebutkan jumlah tanah yang dimiliki Pemerintah Aceh saat ini 1.826 bidang. Dari jumlah tersebut, yang sudah bersertifikat sebanyak 843 bidang, sedangkan 983 bidang lagi belum bersertifikat.
Yusrizal mengatakan, pihaknya menargetkan penyelesaian sertifikasi tanah Pemerintah Aceh sesuai komitmen dalam dokumen MCP KPK untuk tahun 2024 berjumlah 466 bidang tanah dan pada 2025 berjumlah 467 bidang tanah.
Adapun total anggaran sertifikasi tahun 2024 mencapai Rp 700 juta lebih dan tahun 2025 akan dianggarkan sebesar Rp 3 miliar.
“Maka, harapan kita bersama, mudah-mudahan penyelesaian sertifikasi tanah Pemerintah Aceh ini dapat rampung tahun 2025 nanti,” pungkas Yusrizal. (HASRUL)
