Infoaceh.net, LHOKSUKON — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem melantik Ismail A Jalil atau Ayah Wa dan Tarmizi Panyang sebagai Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara masa jabatan 2025-2030, dalam rapat paripurna istimewa DPRK Aceh Utara, pada Senin (17/2/2025).
Dalam kesempatan itu, Mualem mengajak kedua pimpinan di Aceh Utara itu bersinergi dengan pihaknya guna memajukan Kabupaten Aceh Utara.
Ia mengatakan, begitu banyak potensi yang dimiliki Aceh Utara yang bisa dikembangkan.
“Kita akan bangun sama-sama Aceh Utara, pertama kali ini daerah kelahiran saya, dan kedua tempat raih kemenangan terbesar,” kata Mualem.
Mualem yakin, Aceh utara dapat menjadi daerah maju dan dikembangkan di masa hadapan. Dengan catatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang sudah diresmikan mantan Presiden Jokowi segera beroperasi dengan cara menjalin kerja sama dengan investor.
Selain itu, Mualem menyampaikan jika dirinya sudah memasukkan pengadaan kapal ferry roro dalam RPJMA untuk mendukung perekonomian Aceh. Kapal tersebut nantinya bakal menjadi sarana ekspor hasil alam Aceh dari Selat Malaka ke Penang, Malaysia.
“Banyak hasil alam kita yang diminati Malaysia, seperti ikan laut, silahkan nanti bawa dagangan kita ke Penang dengan kapal ferry ini,” kata Mualem.
Dalam kesempatan itu, Mualem menegaskan, ia berkomitmen mewujudkan seluruh janji kampanye yang pernah ia sampaikan.
“Untuk masyarakat di pedalaman Aceh Utara juga akan kita bangun jalan aspal, tidak boleh lagi ada jalan rusak,” kata Mualem.
“Alhamdulillah, saya yakin bisa bawa perubahan Aceh, dulu orang kata kita paling miskin di Sumatera dan nomor 6 di tingkat nasional, tapi dalam pidato Presiden di Hambalang, yang akan bayar utang negara adalah hasil alam di Aceh, karena potensi gas alam di Aceh lebih besar dari Timur Tengah,” kata Mualem.
Lebih lanjut, Mualem yakin Ayah Wa dan Tarmizi Panyang dapat memajukan Aceh Utara dengan pengalaman panjang yang dimiliki di kursi legislatif.
Oleh sebab itu, mantan Panglima GAM itu berpesan agar Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara menjaga keharmonisan hubungan dengan legislatif serta menjaga koordinasi dengan pemerintah Aceh.
