Infoaceh.net. BANDA ACEH – Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh Triwulan I 2025.
Realisasi APBN Regional s/d 31 Maret 2025 mencatat total Pendapatan Negara senilai Rp1,17 triliun (16,88%).
Sementara dari sisi belanja, belanja negara per 31 Maret 2025 mencapai Rp7,88 triliun (17,84%).
ALCo Regional Aceh merupakan kegiatan yang dilakukan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) bersama rekan Kementerian Keuangan (Kemenkeu-Satu) Aceh yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) guna mendiskusikan bagaimana realisasi APBN Regional Aceh, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.
Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh Izharul Haq dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025) merincikan pendapatan negara terdiri atas Penerimaan Pajak Rp673,36 miliar (11,4%), Penerimaan Bea dan Cukai Rp163,12 miliar (56,84%) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp334,07 miliar (44,86%).
PNBP yang dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berupa PNBP dari Aset sebesar Rp4,9 miliar. Selanjutnya, Realisasi Pokok Lelang sebesar Rp18 miliar dari target Triwulan I sebesar Rp19,2 miliar.
Realisasi belanja negara per 31 Maret 2025 mencapai Rp7,88 triliun (17,84%).
Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp2,8 triliun (20,55%) dan Belanja Transfer ke Daerah terealisasi Rp5,08 triliun (16,62%). Selain karena ada dinamika dalam efisiensi anggaran, penyelenggaraan pemilu tahun lalu juga menjadi salah satu alasan pembeda tingginya realisasi pada tahun lalu.
Dalam hal dana transfer ke daerah, kinerjanya cukup baik, terutama pada realisasi penyaluran DAK Nonfisik dan Dana Desa.
Sementara itu, kinerja keuangan APBD Aceh (konsolidasi) menunjukkan pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp3,12 triliun, mencapai 8,06% dari target 2025 yang didominasi pendapatan dari dana transfer.
Realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp3,02 triliun atau 7,60% dari target yang didominasi dari realisasi belanja operasi senilai Rp2,68 triliun, berkontribusi 89,0% terhadap jumlah belanja daerah.
Pada Maret 2025, inflasi cukup terkendali meski sesuai prediksi angkanya akan naik.
Dibandingkan 2 bulan sebelumnya yang mengalami deflasi, Aceh mengalami inflasi 1,6% (mtm).
Utamanya karena tidak ada lagi diskon tarif listrik. Inflasi year on year (yoy) Provinsi Aceh sebesar 1,53%
Dalam ALCo kali ini, Kemenkeu-Satu Aceh juga menyoroti dinamika peralihan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang akan langsung dibayarkan oleh pusat melalui KPPN.
Selain itu Kemenkeu-Satu Aceh juga meninjau data mengenai koperasi di Aceh dalam konteks langkah dan kebijakan yang akan diambil untuk implementasi koperasi merah putih.
Peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist memerlukan peningkatan kerja sama dengan stakeholders yang memahami kondisi perekonomian daerah baik dari praktisi maupun akademisi.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan terbuka berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di Aceh baik itu untuk kebutuhan data maupun kajian bersama demi sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat Aceh.
