Banda Aceh, Infoaceh.net – Pemerintah Aceh terus mendorong percepatan pembentukan sebanyak 6.500 Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari program nasional ketahanan pangan.
Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah saat memimpin rapat lintas SKPA di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (16/5/2025).
Rapat tersebut membahas kesiapan Aceh dalam mendirikan koperasi desa berbasis ekonomi kerakyatan yang terintegrasi secara digital dan nasional, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo.
“Ini bukan sekadar membentuk koperasi, tapi membangun sistem ekonomi desa yang kuat, mandiri, dan siap mendukung ketahanan pangan nasional. Aceh harus ambil bagian secara aktif,” ujar Wagub.
Fadhlullah menyebut koperasi desa akan menjadi pusat produksi, distribusi, dan penyerapan hasil komoditas lokal. Ke depan, koperasi-koperasi ini akan saling terkoneksi secara digital dan dilengkapi fasilitas seperti cold storage.
“Saat terjadi surplus produksi di satu desa, desa lain bisa mengetahui dan Bulog bisa langsung menyerap. Semua berbasis data,” jelasnya.
Ia juga meminta kepala dinas terkait untuk mempercepat sosialisasi hingga ke tingkat kecamatan dan gampong melalui Zoom meeting dan forum-forum desa.
Kadis Koperasi dan UKM Aceh, Azhari menjelaskan, target pembentukan koperasi Merah Putih mencapai 6.500 unit di seluruh gampong di Aceh.
Dengan dukungan penuh pemerintah provinsi, koperasi ini diharapkan menjadi lokomotif baru penggerak ekonomi desa.
“Melalui koperasi, kita ingin wujudkan desa yang mandiri secara ekonomi dan pangan, serta mengurangi angka pengangguran,” ujar Azhari.
Skema pembentukan koperasi dilakukan melalui tiga pendekatan: mendirikan koperasi baru, mengembangkan koperasi aktif, dan menghidupkan kembali koperasi yang tidak aktif.
Koperasi akan dikelola dalam berbagai unit usaha, mulai dari simpan pinjam hingga logistik dan layanan kesehatan.
Target pembentukan koperasi ditetapkan hingga 30 Juni 2025, dengan peluncuran resmi pada 12 Juli, dan operasional penuh pada Oktober 2025.
Sementara Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Iskandar menegaskan pentingnya pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) sebagai langkah awal pembentukan koperasi.
“Musdesus harus selesai paling lambat 31 Mei. Setelah itu, proses legalitas melalui notaris harus segera diproses,” katanya.
Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat, tokoh adat, dan tuha peut sangat penting untuk memperkuat legitimasi koperasi. Saat ini, DPMG juga tengah menyusun format pemantauan yang akan dikirim ke seluruh kabupaten/kota guna memastikan proses berjalan serentak dan terkoordinasi.
