Banda Aceh, Infoaceh.net — Komunikasi publik yang tidak akurat dan terkesan “asal bunyi” (asbun) oleh sejumlah pejabat negara kembali menjadi sorotan dalam penanganan bencana hidrometeorologi 2025 di Aceh. Di tengah masyarakat yang masih berjuang keluar dari masa kritis, pernyataan yang tidak tepat disebut dapat memperparah kerentanan psikologis dan sosial warga terdampak. Kritik keras ini disampaikan oleh Dr Fairus M Nur Ibrahim MA, Dosen Ilmu Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada Jum’at (12/12). Janji Listrik Pulih 100 Persen yang Tak Terpenuhi Fairus menyoroti pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang menjanjikan bahwa aliran listrik di Aceh akan pulih sepenuhnya pada Ahad malam, 7 Desember 2025. “Bagi masyarakat yang hidup dalam gelap sejak bencana, pernyataan itu menjadi pegangan penting. Namun saat realita tidak sesuai, kepercayaan masyarakat langsung runtuh,” ujar Fairus. Hingga waktu yang dijanjikan, pemadaman masih terjadi di sejumlah wilayah, termasuk beberapa kawasan di Banda Aceh. Kondisi ini membuat warga merasa menjadi “korban ganda”: korban banjir dan korban informasi. Pernyataan BNPB Dinilai Remehkan Situasi Korban Fairus juga mengkritik pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers 29 November 2025, yang menyebut bahwa situasi banjir Aceh “lebih mencekam di media sosial dibanding kondisi lapangan”.
Menurutnya, pernyataan itu sangat berbahaya karena disampaikan sebelum verifikasi langsung di titik-titik terdampak. “Dalam fase awal bencana, setiap informasi menentukan cepat lambatnya respons. Ketika pejabat meremehkan penderitaan masyarakat yang masih terisolasi, itu bukan hanya tidak sensitif, tetapi mencederai empati publik,” tegasnya. Fairus menilai komentar tersebut berpotensi memunculkan anggapan bahwa keluhan masyarakat dianggap berlebihan atau dilebih-lebihkan. Kontroversi Ucapan Bupati Aceh Tenggara Soal Presiden Seumur Hidup Tidak hanya pemerintah pusat, Fairus juga menyoroti komunikasi pejabat daerah. Ia menyebut pernyataan Bupati Aceh Tenggara, M Salim Fakhry, sebagai contoh komunikasi yang keliru dalam situasi krisis. Saat menyambut Presiden Prabowo Subianto di Posko Pengungsian Desa Bambel Baru pada Senin (1/12), Bupati menyatakan harapan agar Prabowo dapat menjadi “presiden seumur hidup”. “Ini jelas tidak relevan dan tidak sensitif terhadap situasi darurat. Fokusnya seharusnya pada keselamatan warga, kerusakan, dan kebutuhan mendesak, bukan pujian politik,” ujar Fairus. Menurutnya, ucapan tersebut tidak hanya melenceng dari konteks, tetapi juga berlebihan karena bertentangan dengan prinsip konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden. “Pada saat masyarakat kehilangan rumah, pakaian, bahkan akses pangan, pernyataan seperti itu terasa tidak menghargai penderitaan publik,” tambahnya. Bahaya “Bencana Kepercayaan” di Tengah Krisis Fairus—yang pernah terlibat dalam rehabilitasi Aceh pascatsunami bersama Aceh Recovery Forum (ARF)—menegaskan bahwa komunikasi kebencanaan memiliki karakter berbeda dari komunikasi politik. “Dalam politik, janji bisa ditunda. Dalam bencana, janji adalah soal nyawa,” katanya. Pernyataan yang tidak akurat, tidak sinkron, atau tidak berempati dapat memicu: informational noise, kebingungan publik, keletihan informasi (information fatigue) — kondisi ketika masyarakat tidak lagi percaya pada informasi resmi. Jika dibiarkan, ia menilai dapat muncul bencana kepercayaan, yang dampaknya bisa lebih panjang daripada bencana alam itu sendiri. Tiga Prinsip Komunikasi Publik Saat Bencana Untuk mencegah kesalahan yang sama, Fairus menegaskan bahwa pejabat publik harus memegang tiga prinsip utama: 1. Akurasi Pernyataan wajib berbasis data valid dan diverifikasi. Janji pemulihan listrik 100 persen tanpa konfirmasi teknis adalah contoh pelanggaran akurasi. 2. Konsistensi Seluruh pejabat harus menyampaikan narasi yang sama agar publik tidak bingung. 3. Empati Nada bicara, pilihan kata, dan sensitivitas sangat penting. Mengatakan banjir “lebih mencekam di media sosial” adalah contoh kegagalan empati. Masyarakat Butuh Transparansi, Bukan Janji Menurut Fairus, masyarakat Aceh memahami bahwa bencana berskala besar tidak bisa ditangani secara sempurna. Yang mereka butuhkan bukanlah janji manis, melainkan kejelasan langkah, batas kemampuan, dan keterbukaan informasi. “Pejabat tidak perlu mengobral janji. Publik hanya meminta kejujuran dan transparansi,” tegasnya. Ia mengakhiri pernyataannya dengan nada keras: “Di hadapan publik, pejabat yang asbun bukan hanya memalukan, tetapi membahayakan.”
