Blang Pidie, Infoaceh.net — Dukungan publik terhadap sikap tegas Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin, terus menguat terkait penyelesaian sengketa lahan antara perusahaan sawit PT Cemerlang Abadi (PT CA) dan masyarakat setempat.
Instruksi Bupati agar Kepala Dinas Pertanahan segera menuntaskan konflik agraria tersebut dinilai sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam menegakkan keadilan serta melindungi hak-hak rakyat.
Aliansi Masyarakat Tolak PT CA (AMT-CA) menyatakan berada di barisan yang sama dengan Pemerintah Kabupaten Abdya dalam mengupayakan penyelesaian konflik lahan yang telah berlangsung bertahun-tahun itu.
Mereka menilai, ketegasan Bupati mencerminkan keberanian politik yang selama ini dinantikan masyarakat, khususnya para petani yang terdampak langsung oleh penguasaan lahan PT CA.
“Kami mendukung penuh sikap tegas Bupati Abdya. Ini bukan sekadar pernyataan, melainkan keberpihakan nyata kepada rakyat. Sengketa lahan PT CA harus diselesaikan secara adil, terbuka, dan berlandaskan hukum,” kata Juru Bicara AMT-CA, Khairul Amri, Jum’at (30/1/2026).
Menurut AMT-CA, konflik lahan antara masyarakat Abdya dan PT CA telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.
Sejumlah petani kehilangan akses terhadap lahan garapan yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan mereka.
Ketidakpastian hukum juga memicu ketegangan sosial di tingkat gampong, bahkan berpotensi meluas jika tidak segera diselesaikan.
Sengketa ini dinilai mencerminkan persoalan klasik agraria di Aceh, mulai dari tumpang tindih perizinan, lemahnya tata kelola pertanahan, hingga minimnya transparansi dalam proses pemberian hak guna usaha.
Sejumlah kajian agraria menunjukkan bahwa konflik serupa kerap terjadi akibat dominasi kepentingan korporasi atas tanah, sementara hak masyarakat adat dan petani kecil terpinggirkan.
Dalam konteks tersebut, sikap tegas pemerintah daerah dipandang sebagai faktor kunci dalam menentukan arah dan keadilan penyelesaian konflik.
AMT-CA juga menyatakan dukungan penuh kepada Kepala Dinas Pertanahan Abdya agar menjalankan tugas secara profesional, jujur, dan transparan tanpa intervensi pihak mana pun.
“Kami meminta Dinas Pertanahan bekerja berdasarkan data dan hukum, bukan tekanan kepentingan korporasi. Ketegasan ini harus dikawal bersama agar tidak berhenti di tengah jalan,” tegas Khairul.
Ia menilai, sengketa lahan PT CA kini menjadi ujian penting bagi kepemimpinan Bupati Abdya sekaligus tata kelola pertanahan di daerah tersebut.
Penyelesaian konflik ini akan menjadi preseden bagi penanganan persoalan agraria lainnya di masa mendatang.
Jika pemerintah daerah mampu menyelesaikan sengketa ini secara berkeadilan, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah diyakini akan meningkat.
Sebaliknya, jika konflik kembali dibiarkan berlarut-larut, potensi konflik sosial dinilai akan terus berulang.
AMT-CA menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penyelesaian sengketa lahan PT CA hingga tuntas.
“Tanah ini bukan milik korporasi sawit. Tanah ini milik rakyat,” pungkasnya.
