BANDA ACEH, Infoaceh.net – Polemik mengenai pembatasan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) masih terus berlanjut.
Dr. Nasrul Zaman ST MKes seorang akademisi dari Universitas Syiah Kuala (USK), memberikan kritik tajam terhadap argumen Pemerintah Aceh yang dinilai tidak berdasar secara akademis maupun ilmiah terkait rencana pengurangan atau penghentian program jaminan kesehatan tersebut yang tidak lagi mencakup untuk seluruh penduduk Aceh mulai 1 Mei 2026.
Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Nasrul Zaman menyatakan bahwa alasan pemerintah yang menyebutkan program JKA tidak tepat sasaran karena dinikmati oleh orang kaya adalah sebuah kekeliruan.
”Jangan ngawur lah. Apa pun yang disampaikan Pemerintah Aceh saat ini tidak bisa diterima secara ilmiah maupun akademis. Tidak ada argumentasi yang kuat. Katanya tidak tepat sasaran, orang kaya mana yang mau menerima JKA? Jangan fitnah juga,” tegas Nasrul.
Ia juga menyoroti ketidakmampuan pemerintah Aceh dalam menyajikan data konkret mengenai jumlah warga mampu yang dituding menyalahgunakan program tersebut.
Menurutnya, alasan-alasan tersebut hanyalah “akal-akalan” agar anggaran JKA bisa dialihkan ke proyek-proyek lain.
Nasrul Zaman mengusulkan agar pemerintah melakukan efisiensi pada anggaran proyek-proyek penunjukan langsung (PL) yang dinilai tidak mendesak bagi kesejahteraan masyarakat luas.
Ia menyarankan agar anggaran pembangunan fisik seperti pagar masjid atau kuburan dialihkan untuk menutupi kekurangan dana JKA.
”Coret saja proyek-proyek PL yang bangun pagar masjid, pagar kuburan, atau pasang paving block. Coret semua, masukkan ke JKA. Program itu jauh lebih penting bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial ini, Nasrul menyatakan dukungannya kepada para mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
Ia bahkan berkelakar akan memberikan nilai “A” bagi mahasiswanya yang aktif dalam aksi membela JKA.
”Saya sampaikan di medsos saya, ada mahasiswa S1, S2, S3 saya yang ikut aksi, saya kasih nilai A. Tidak usah masuk lagi, langsung A saja. Ini serius, karena mereka peduli pada nasib masyarakat,” tambahnya.
Nasrul mengingatkan pemerintah bahwa Aceh masih menyandang status sebagai provinsi termiskin di Sumatera.
Program JKA merupakan jaring pengaman krusial agar masyarakat tidak semakin terpuruk ke dalam jurang kemiskinan saat anggota keluarga jatuh sakit.
”Bayangkan kalau bapaknya sakit, anaknya tiga, tambah istri, itu akan menambah kemiskinan. Kita sudah yang paling miskin di Sumatera, jangan sampai program pemerintah justru semakin memiskinkan rakyat. JKA harus tetap ada,” pungkasnya.
Isu JKA ini kini menjadi sorotan publik, dengan desakan yang semakin kuat dari berbagai elemen masyarakat agar Pemerintah Aceh mengevaluasi kembali kebijakan fiskalnya dan memprioritaskan layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga Serambi Mekkah.
