Banda Aceh, Infoaceh.net — Ekonomi Aceh triwulan I-2026 terhadap triwulan I-2025 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,09 persen. Sementara secara kwartal (q-to-q), ekonomi Aceh pada triwulan I-2026 mengalami kontraksi sebesar 0,61 persen dibanding triwulan IV-2025.
Namun, di balik angka pertumbuhan ekonomi Aceh yang mencapai 4,09 persen pada triwulan I-2026 (year-on-year), tersimpan ironi besar: fondasi ekonomi daerah ini justru melemah.
Data yang dipaparkan Kepala BPS Aceh, Agus Andria SST MSi, dalam konferensi pers Berita Resmi Statistik, Selasa (5/5/2026), menunjukkan pertumbuhan yang tampak “sehat” di permukaan, namun rapuh di dalam.
Pertumbuhan ekonomi memang terjadi di hampir seluruh sektor, dengan lonjakan tertinggi pada Jasa Keuangan (17,96 persen), Konstruksi (15,95 persen), serta Akomodasi dan Makan Minum (13,54 persen).
Namun sektor paling dominan—Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan—hanya tumbuh 0,35 persen. Angka ini nyaris stagnan, bahkan bisa dibaca sebagai sinyal bahaya bagi ekonomi yang masih sangat bergantung pada sektor primer.
Padahal, sektor pertanian menyumbang 31,70 persen terhadap struktur PDRB Aceh. Artinya, ketika sektor ini “jalan di tempat”, maka denyut ekonomi rakyat juga ikut tersendat.
Pertumbuhan tinggi di sektor jasa dan konstruksi tak otomatis menetes ke bawah, apalagi jika basis ekonomi utama tak bergerak signifikan.
Lebih mengkhawatirkan lagi, secara kuartalan (q-to-q), ekonomi Aceh justru mengalami kontraksi sebesar 0,61 persen dibanding triwulan IV-2025.
Ini bukan sekadar fluktuasi musiman—ini alarm keras tentang ketergantungan Aceh pada belanja pemerintah.
Faktanya, pengeluaran Konsumsi Pemerintah anjlok tajam hingga 28,59 persen. Ketika uang negara berhenti mengalir, ekonomi Aceh langsung tersendat.
Ini menegaskan satu hal: mesin ekonomi Aceh belum mandiri.
Kontraksi juga menghantam sektor pertanian sebesar 10,30 persen (q-to-q), diikuti sektor administrasi pemerintahan (-2,13 persen) dan jasa kesehatan (-1,09 persen).
Sementara pertumbuhan hanya ditopang oleh sektor yang cenderung tidak inklusif seperti pertambangan (16,64 persen) dan listrik-gas (10,24 persen).
Di sisi lain, konsumsi rumah tangga memang tumbuh 8 persen. Namun pertanyaannya: sampai kapan masyarakat bisa terus menopang ekonomi, jika sektor produktif tidak berkembang?
Dari sisi regional, posisi Aceh juga belum menggembirakan. Kontribusi Aceh terhadap PDRB Sumatera hanya 4,88 persen—jauh tertinggal dari Sumatera Utara (23,50 persen) dan Riau (23,29 persen). Bahkan laju pertumbuhan Aceh (4,09 persen) masih di bawah rata-rata Sumatera yang mencapai 5,13 persen.
Dengan kata lain, Aceh bukan hanya tertinggal secara kontribusi, tapi juga kalah dalam kecepatan tumbuh.
Pertumbuhan ekonomi Aceh bukan hanya rapuh, tapi juga tertinggal dibanding provinsi lain di Sumatera.
Jika dibandingkan secara regional, posisi Aceh semakin terlihat lemah. Dalam tabel perbandingan antarprovinsi Sumatera, Aceh hanya mencatat sumber pertumbuhan sebesar 0,05 persen, jauh di bawah Sumatera Utara (0,24 persen) dan Riau (0,21 persen).
Bahkan kontribusi Aceh terhadap total ekonomi Sumatera hanya 4,88 persen, tertinggal jauh dari dua raksasa tersebut yang masing-masing menyumbang lebih dari 23 persen.
Lebih mencolok lagi, pertumbuhan ekonomi Aceh (4,09 persen) juga masih berada di bawah rata-rata Sumatera yang mencapai 5,13 persen. Ini berarti Aceh bukan hanya kecil secara kontribusi, tapi juga kalah cepat dalam bertumbuh.
Di dalam negeri sendiri, struktur ekonomi Aceh masih “jalan di tempat”. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap mendominasi dengan kontribusi 31,70 persen, namun pertumbuhannya hanya 0,35 persen (y-on-y) dan bahkan terkontraksi dalam secara kuartalan hingga -10,30 persen.
Artinya, sektor yang menjadi sandaran hidup mayoritas rakyat Aceh justru melemah.
Sebaliknya, pertumbuhan tinggi terjadi di sektor Jasa Keuangan (17,96 persen), Konstruksi (15,95 persen), serta Akomodasi dan Makan Minum (13,54 persen).
Namun sektor-sektor ini tidak cukup inklusif untuk mengangkat ekonomi masyarakat luas, terutama di pedesaan.
Dari sisi pengeluaran, satu fakta paling mencolok adalah jatuhnya belanja pemerintah sebesar -28,59 persen (q-to-q). Dampaknya langsung terasa: ekonomi Aceh ikut terseret ke zona kontraksi.
Ini menegaskan ketergantungan akut terhadap APBA/APBK. Saat belanja pemerintah turun, ekonomi Aceh langsung “kehilangan tenaga”.
Sementara itu, konsumsi rumah tangga tumbuh 8 persen, menjadi satu-satunya penopang yang relatif stabil. Namun tanpa dukungan sektor produktif yang kuat, konsumsi semata tidak cukup untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan.
Jika ditarik lebih jauh, pola ini menunjukkan stagnasi struktural:
Sektor utama (pertanian) lemah, sektor modern tumbuh tapi tidak merata, ketergantungan pada belanja pemerintah sangat tinggi dan daya saing regional tertinggal.
Dengan kondisi seperti ini, pertumbuhan 4,09 persen menjadi sulit dibanggakan.
Alih-alih menjadi tanda kemajuan, angka tersebut justru membuka fakta bahwa ekonomi Aceh masih berputar dalam lingkaran lama—tumbuh, tapi tidak bergerak maju secara kualitas.
Pertanyaan besarnya kini: apakah pemerintah daerah akan terus bertumpu pada pola lama, atau berani melakukan perubahan mendasar?
Jika tidak, Aceh akan terus menjadi penonton di tengah laju ekonomi Sumatera—tumbuh di atas kertas, tapi tertinggal dalam kenyataan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: ke mana arah kebijakan ekonomi Aceh? Ketika sektor unggulan stagnan, belanja pemerintah tidak stabil, dan pertumbuhan ditopang sektor yang tidak menyentuh mayoritas rakyat, maka klaim “pertumbuhan ekonomi” terasa hampa.
Angka boleh tumbuh, tapi jika tidak berkualitas, itu hanya ilusi statistik.
