Opini

Anggaran Aceh Surplus Besar, Tapi Kesejahteraan Rakyat Jauh dari Harapan

Kita mengingatkan bahwa uang rakyat seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk memenuhi target administratif atau kepentingan tertentu.

Oleh Drs. M. Isa Alima*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2026 sebesar Rp11,68 triliun menjadi yang terbesar di Sumatera dengan surplus mencapai Rp906 miliar tentu saja patut diperhatikan.

Angka yang mengesankan ini seharusnya menjadi pijakan kuat untuk membawa perubahan yang berarti bagi seluruh lapisan masyarakat kita.

Namun sayangnya, realitas yang kita hadapi hari ini menunjukkan bahwa jarak antara angka anggaran yang besar dengan kualitas hidup rakyat yang layak, masih terasa cukup jauh.

Sangat menarik melihat bagaimana angka-angka keuangan terus menunjukkan pertumbuhan yang positif, bahkan ditambah dengan aliran dana tambahan yang tidak sedikit dari pemerintah pusat.

Namun ketika kita turun ke lapangan, cerita yang muncul adalah lain halnya.

Baca Juga:  Muswil ICMI Aceh: Saatnya Cendekiawan Bicara, Bekerja dan Mengubah Aceh

Fasilitas kesehatan di daerah terpencil masih kekurangan tenaga profesional dan peralatan yang memadai, jalan-jalan yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian justru seringkali menghambat mobilitas, dan masih banyak warga yang berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar sekalipun.

Surplus anggaran yang dicapai seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki segala kekurangan, bukan malah menjadi alasan untuk merasa puas diri.

Kadang kala angka-angka yang baik di kertas justru menyembunyikan fakta bahwa banyak program yang seharusnya memberikan manfaat luas belum terealisasikan dengan optimal.

Seolah-olah kebutuhan nyata rakyat belum masuk dalam perhitungan utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran daerah pada dasarnya adalah amanah yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab.

Setiap rupiah yang terkumpul adalah hasil kerja keras dan kontribusi dari seluruh lapisan masyarakat, sehingga pantas saja jika setiap rupiah itu harus kembali memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang telah memberikannya.

Baca Juga:  Perlu Hadir Ulama Damaikan Perselisihan Kepala Daerah dengan Wakilnya di Pidie Jaya 

Tidak ada salahnya jika kita mengingatkan bahwa uang rakyat seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk memenuhi target administratif atau kepentingan tertentu.

Kita berharap pemerintah daerah dapat melihat lebih jauh dari sekadar angka-angka di laporan keuangan.

Semakin besar anggaran yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab yang harus diemban untuk memastikan bahwa setiap bagian dari masyarakat Aceh merasakan manfaatnya.

Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah daerah tidak diukur dari besarnya surplus anggaran, melainkan dari seberapa jauh kesejahteraan rakyat dapat dinaikkan.

*Penulis adalah pemerhati sosial dan kebijakan publik Aceh

image_print
Harian Aceh Indonesia
Netizen Harian Aceh

Artikel Terkait