Meulaboh, Infoaceh.net – Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar, mengaku kecewa melihat pembangunan Rumah Sakit (RS) Regional Meulaboh di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang hingga kini mangkrak dan belum dapat difungsikan untuk pelayanan kesehatan masyarakat.
Kekecewaan itu disampaikan Wali Nanggroe saat meninjau langsung bangunan RS Regional Meulaboh pada Ahad (17/5/2026), didampingi Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP.
Dalam kunjungan tersebut, Malik Mahmud mengaku terkejut melihat progres pembangunan rumah sakit yang menurutnya sudah dimulai sejak 2017 dan bahkan telah mencapai sekitar 50 persen.
Namun, proyek strategis yang diharapkan menjadi pusat layanan kesehatan kawasan barat selatan Aceh itu justru terhenti di tengah jalan.
“Yang saya kecewa kenapa ini sampai terhenti. Ini akan kita usahakan bersama, kita akan bertemu dengan pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden, dan saya akan berbicara langsung kepada Presiden agar dibantu dan disiapkan sesegera mungkin rumah sakit ini,” ujar Malik Mahmud.
Menurut Wali Nanggroe, keberadaan RS Regional Meulaboh sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah barat selatan Aceh.
Selama ini, banyak pasien dari daerah tersebut masih harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) di Banda Aceh untuk mendapatkan layanan kesehatan lanjutan.
Ia berharap pembangunan rumah sakit tersebut dapat segera dilanjutkan agar masyarakat di wilayah barat Aceh tidak lagi menghadapi kesulitan akses layanan medis.
“Mudah-mudahan dengan adanya RS Regional ini, terutama orang yang berada di regional daerah barat ini sudah mempunyai rumah sakit yang baik, tidak perlu lagi ke RS Zainoel Abidin,” katanya.
Selain meminta dukungan pemerintah pusat, Malik Mahmud juga mengajak masyarakat Aceh untuk turut mendoakan agar pembangunan rumah sakit tersebut segera rampung dan dapat difungsikan dalam waktu dekat.
Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Wali Nanggroe ke daerahnya.
Menurutnya, kehadiran Malik Mahmud menunjukkan perhatian serius terhadap pembangunan kawasan barat selatan Aceh, khususnya sektor kesehatan.
Tarmizi mengatakan, kunjungan Wali Nanggroe tidak hanya berfokus pada peninjauan RS Regional Meulaboh, tetapi juga membahas berbagai persoalan pembangunan daerah, mulai dari penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, hingga penataan kota.
“Wali Nanggroe hadir tidak hanya untuk melihat RS Regional, tetapi juga banyak masukan untuk peningkatan ekonomi, UMKM, tata kota dan sebagainya. RS Regional seperti yang disampaikan tadi, Wali akan mengajak saya menghadap Presiden untuk memperjuangkan melalui APBN,” kata Tarmizi.
Terkait dukungan anggaran dari APBA 2026, Tarmizi mengungkapkan saat ini pemerintah daerah masih terus berupaya memperjuangkan dana lanjutan pembangunan RS Regional Meulaboh.
Pembahasan tersebut, katanya, tengah dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
Ia berharap masih terdapat peluang penganggaran melalui APBA dengan nilai sekitar Rp50 miliar untuk melanjutkan pembangunan fisik rumah sakit.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga menargetkan dukungan skema anggaran tahun jamak (multi years) ketika dana otonomi khusus kembali tersedia.
“Kalau Otsus sudah kembali, kita minta multi years minimal Rp150 miliar sehingga pada akhir 2028 ini bisa di-launching,” ujar Tarmizi.
Mangkraknya pembangunan RS Regional Meulaboh sendiri menjadi sorotan masyarakat karena fasilitas kesehatan tersebut digadang-gadang menjadi rumah sakit rujukan utama bagi kawasan barat selatan Aceh.
Jika selesai dibangun, rumah sakit ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan kesehatan di Banda Aceh sekaligus mempercepat akses penanganan medis bagi pasien di wilayah terpencil.
