Banda Aceh, Infoaceh.net – Pemerintah Aceh terus menggenjot pemulihan sektor pertanian yang porak-poranda akibat bencana banjir bandang akhir November 2025.
Dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian (Kementan) bahkan meningkat signifikan, dari Rp380 miliar pada tahap pertama menjadi Rp515 miliar pada tahap kedua.
Namun, di tengah besarnya dana yang dikucurkan pemerintah pusat, masih terdapat sekitar 16.633 hektare lahan sawah rusak berat dan hilang yang hingga kini belum tertangani.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa perjuangan memulihkan sektor pertanian Aceh masih jauh dari selesai.
Pemerintah dituntut tidak hanya mampu menyerap anggaran, tetapi juga memastikan setiap hektare lahan yang rusak dapat kembali produktif demi menjaga ketahanan pangan dan menghidupkan kembali ekonomi petani.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menyatakan optimistis terhadap kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh yang dinilai telah bekerja maksimal dalam mengoordinasikan rehabilitasi lahan pertanian pascabencana.
Menurutnya, salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah dimulainya kembali gerakan tanam padi di lahan-lahan yang telah selesai dipulihkan.
Gerakan tanam perdana pascabencana telah dilaksanakan di sejumlah wilayah terdampak.
Di Aceh Tamiang, kegiatan tersebut diresmikan Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun mewakili Gubernur pada 5 Juli 2026 di Desa Bukit Panjang, Kecamatan Karang Baru.
Sebelumnya, kegiatan serupa digelar di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen pada 24 April 2026 dan dihadiri Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Kementerian Pertanian RI, Dr. Dede Sulaiman, mewakili Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Menteri Pertanian juga sempat menghadiri kegiatan serupa di Aceh Utara sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan rehabilitasi sektor pertanian Aceh.
Kerusakan Mencapai 57 Ribu Hektare
Pelaksana Tugas Kepala Distanbun Aceh Azanuddin Kurnia melaporkan bencana hidrometeorologi menyebabkan kerusakan pada 57.485 hektare sawah di berbagai kabupaten/kota.
Dari jumlah tersebut, sekitar 27.437 hektare mengalami kerusakan ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, sementara 120 hektare sawah dinyatakan hilang.
Hingga pertengahan Juli 2026, rehabilitasi dan optimasi lahan yang telah selesai maupun sedang berjalan mencapai sekitar 40.852 hektare.
Artinya, masih terdapat 16.633 hektare lahan rusak berat dan sawah yang hilang yang belum masuk dalam penanganan.
Kondisi ini menjadi tantangan besar mengingat musim tanam terus berjalan dan ribuan petani masih menunggu lahannya dapat kembali digarap.
Anggaran Besar, Progres Belum Separuh
Pemerintah Aceh bersama Kementerian Pertanian saat ini menjalankan sejumlah program strategis.
Program optimasi lahan sawah rusak ringan dengan anggaran Rp155,66 miliar mencakup 27.071 hektare di 16 kabupaten/kota. Progres fisik telah mencapai sekitar 22.126 hektare.
Untuk rehabilitasi sawah rusak sedang, pemerintah mengalokasikan Rp186,04 miliar bagi 13.781 hektare di 11 kabupaten. Namun progres pelaksanaannya baru sekitar 32 persen.
Di bidang infrastruktur, pembangunan 641 unit irigasi perpompaan dengan anggaran Rp98,07 miliar telah menyelesaikan 456 unit. Sementara pembangunan irigasi perpipaan, bangunan konservasi, jaringan irigasi tersier, hingga jalan usaha tani masih terus berlangsung.
Secara keseluruhan, realisasi keuangan seluruh program rehabilitasi pertanian baru mencapai 48,48 persen per 21 Juli 2026.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan terbesar justru masih berada di depan, sementara waktu terus berjalan menuju musim tanam berikutnya.
Melihat masih besarnya pekerjaan yang tersisa, Gubernur Mualem menginstruksikan Plt Kepala Distanbun Aceh untuk terus mempercepat rehabilitasi lahan serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Koordinasi diminta dilakukan secara intensif dengan Kementerian Pertanian, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kemendagri, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, TNI, Polri, hingga berbagai pihak lainnya agar seluruh target dapat diselesaikan tepat waktu.
Mualem juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian beserta jajaran yang telah memberikan dukungan penuh bagi pemulihan sektor pertanian Aceh.
Besarnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat menjadi peluang penting bagi Aceh untuk bangkit dari dampak bencana. Namun, publik tentu akan mengawasi sejauh mana dana lebih dari Rp515 miliar itu benar-benar mampu mengembalikan produktivitas lahan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Keberhasilan rehabilitasi tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya kegiatan seremonial. Ukuran sesungguhnya adalah ketika puluhan ribu hektare sawah yang rusak kembali menghasilkan padi, produksi pangan Aceh pulih, dan petani tidak lagi menjadi korban berkepanjangan akibat bencana.
Dengan masih tersisanya lebih dari 16 ribu hektare lahan yang belum tertangani dan realisasi program yang belum mencapai separuh target, Pemerintah Aceh dituntut bergerak lebih cepat agar momentum pemulihan tidak terlewat dan kepercayaan publik terhadap program rehabilitasi tetap terjaga.
