BANDA ACEH, Infoaceh.net — Kerusuhan yang mewarnai peringatan Hari Damai Aceh ke-21 pada Sabtu (15/8/2026) menjadi perhatian serius Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh.
Sehari setelah insiden tersebut, Forkopimda Aceh menggelar rapat mendadak pada Ahad (16/8/2026) di Kantor Gubernur Aceh.
Rapat yang berlangsung sekitar dua jam itu membahas sejumlah peristiwa menonjol, termasuk penurunan bendera Merah Putih dan pengibaran Bendera Bintang Bulan di halaman Masjid Raya Baiturrahman serta Pendopo Gubernur Aceh.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah atau Dek Fad. Sejumlah unsur Forkopimda turut hadir, yakni Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan, Pangdam Iskandar Muda (IM) Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, Kajati Aceh Teuku Rahmatsyah SH MH MKn, Ketua DPRA Zulfadhli, Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh Dr Sutio Jumagi Akhirno SH MHum, Kepala BIN Daerah (Kabinda) Aceh Brigjen TNI Andrie Pitriko Mulia serta Danlanud Sultan Iskandar Muda (SIM) Kolonel Pnb Suryo Anggoro.
Sementara Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar tidak tampak hadir dalam rapat tersebut.
Rapat digelar untuk mencari akar persoalan sekaligus merumuskan langkah penyelesaian terhadap dinamika keamanan yang terjadi dalam peringatan 21 tahun perdamaian Aceh.
Peristiwa menonjol terjadi di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Dalam insiden tersebut, bendera Merah Putih diturunkan dan Bendera Bintang Bulan dinaikkan oleh massa.
Situasi serupa juga terjadi di kawasan Pendopo Gubernur Aceh yang berada tidak jauh dari Masjid Raya Baiturrahman.
Selain penurunan bendera Merah Putih dan pengibaran Bendera Bintang Bulan, terjadi pula pencopotan dan perusakan terhadap lambang negara Burung Garuda yang berada di kawasan pendopo.
Rangkaian kejadian tersebut kemudian menjadi perhatian utama dalam rapat Forkopimda.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengatakan, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi yang diharapkan mampu menjaga situasi Aceh tetap aman dan kondusif.
“Semua pihak diminta menahan diri, mencegah aksi serupa dan mengutamakan pendekatan persuasif,” kata Dek Fad di Banda Aceh, Ahad (16/8/2026).
Menurutnya, komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat juga perlu diperkuat, terutama dengan ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan seluruh eksponen masyarakat Aceh.
Langkah tersebut dinilai penting agar setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui komunikasi dan dialog, bukan melalui tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Selain itu, Pemerintah Aceh meminta seluruh pihak membangun satu narasi komunikasi publik yang menenangkan dan menyejukkan masyarakat.
Dek Fad menegaskan, perdamaian Aceh harus ditempatkan sebagai fondasi bersama dalam membangun Aceh yang lebih baik ke depan.
“Juga menegaskan perdamaian Aceh adalah fondasi bersama dalam membangun Aceh yang lebih baik ke depan,” ujarnya.
Terkait persoalan penggunaan dan kedudukan bendera yang menjadi salah satu isu dalam kerusuhan tersebut, Pemerintah Aceh bersama DPRA akan melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Konsultasi tersebut dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum terkait persoalan bendera yang selama ini menjadi bagian dari dinamika politik dan kekhususan Aceh.
Pemerintah Aceh berharap konsultasi tersebut dapat memberikan kejelasan mengenai langkah yang harus ditempuh sehingga persoalan terkait simbol dan atribut tidak kembali memicu ketegangan di tengah masyarakat.
Dek Fad juga mengimbau seluruh masyarakat Aceh agar bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan daerah.
Ia menyebut berbagai persoalan yang dinilai menjadi pemicu kerusuhan telah dibahas dalam rapat Forkopimda dan akan dicarikan solusi terbaik bagi masyarakat Aceh.
“Berbagai persoalan yang menjadi pemicu kerusuhan kemarin sudah kami bahas, dan kami carikan solusinya yang terbaik untuk rakyat Aceh,” kata Dek Fad.
Pemerintah Aceh menekankan bahwa situasi keamanan dan ketertiban harus menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat.
Terlebih, peristiwa tersebut terjadi dalam momentum peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang seharusnya menjadi ruang refleksi bersama atas perjalanan panjang masyarakat Aceh keluar dari konflik.
Forkopimda Aceh juga mendorong seluruh pihak mengedepankan dialog, komunikasi dan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul.
Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap situasi Aceh kembali sepenuhnya kondusif dan momentum perdamaian tidak kembali diwarnai aksi yang berpotensi memicu ketegangan serta mengganggu keamanan masyarakat.
