Banda Aceh, Infoaceh.net — Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah alias Dek Fad meminta seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Ia menegaskan, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pesan tersebut disampaikan Dek Fad saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran SKPA di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Rabu (26/8/2026). Dalam rapat itu, Dek Fad didampingi Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taufik ST MSi.
Dek Fad secara khusus meminta setiap SKPA tidak pasif ketika menghadapi isu yang berkaitan dengan tugas dan programnya.
Menurut dia, perangkat pemerintah harus mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui media dengan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dalam proses di Pemerintah Aceh, semuanya harus transparan. Silakan bicara di media terkait isu yang ditangani masing-masing SKPA, tetapi semua harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Dek Fad.
Jangan Biarkan Informasi Pemerintah Menjadi Simpang Siur
Menurut Dek Fad, perkembangan teknologi dan media membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi. Karena itu, pemerintah tidak boleh tertinggal dalam memberikan penjelasan mengenai kebijakan maupun program yang sedang dilaksanakan.
Ia meminta jajaran SKPA membangun komunikasi yang lebih aktif dengan media massa. Informasi resmi dari pemerintah dinilai penting untuk memberikan gambaran yang utuh kepada masyarakat sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang tidak akurat.
Keterbukaan tersebut, kata dia, tetap harus dilakukan secara profesional. Setiap pejabat dan perangkat daerah harus memastikan informasi yang disampaikan sesuai fakta dan berada dalam ruang kewenangan masing-masing.
“Zaman sekarang transparansi adalah kunci,” ujar Dek Fad.
Penekanan terhadap keterbukaan tersebut menjadi semakin penting bagi SKPA yang menangani persoalan kebencanaan. Dek Fad meminta perangkat daerah terkait tidak hanya bekerja di lapangan, tetapi juga aktif menginformasikan perkembangan penanganan bencana kepada masyarakat.
“Khusus SKPA yang menangani bencana, cari ekspos media agar informasi dapat disebarluaskan kepada publik,” katanya.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi terkini mengenai kondisi bencana, langkah penanganan pemerintah, kebutuhan di lapangan, hingga perkembangan proses pemulihan.
Penanganan Bencana Harus Terinformasikan
Dek Fad menilai komunikasi publik menjadi bagian penting dalam penanganan bencana. Ketika informasi resmi tidak tersedia secara cepat, ruang publik dapat dipenuhi berbagai kabar yang belum tentu benar.
Karena itu, ia mendorong SKPA terkait untuk menjadikan media sebagai salah satu sarana menyampaikan perkembangan penanganan bencana.
Pemerintah Aceh, kata dia, harus hadir bukan hanya melalui tindakan di lapangan, tetapi juga melalui informasi yang terbuka kepada masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus diharapkan memperkuat pengawasan publik terhadap pelaksanaan program pemerintah, terutama program yang menggunakan anggaran negara dan daerah.
Kepentingan Publik Jangan Dikalahkan
Dalam rapat koordinasi tersebut, Dek Fad juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar tidak mengedepankan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ia meminta setiap program pemerintah diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan Aceh.
Setiap persoalan yang berpotensi menghambat pelaksanaan program juga diminta segera dilaporkan. Menurutnya, masalah yang dikomunikasikan lebih awal akan lebih mudah dicarikan jalan keluar.
“Kalau ada kendala, segera disampaikan. Kita cari solusi bersama,” demikian penekanan Dek Fad kepada jajaran SKPA.
Plt Sekda: Koordinasi Harus Lebih Intensif
Sementara itu, Plt Sekda Aceh Taufik ST MSi mengajak seluruh kepala SKPA memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam mempercepat pelaksanaan program pembangunan Aceh tahun 2026.
Taufik mengatakan masih terdapat berbagai pekerjaan yang harus segera dituntaskan. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus bergerak dalam koordinasi yang lebih erat agar tidak terjadi hambatan akibat lemahnya komunikasi antarlembaga.
“Kita perlu berkolaborasi, berkoordinasi dan berkomunikasi agar hal-hal yang kita usahakan bersama dapat diselesaikan,” kata Taufik.
Ia memastikan komunikasi dengan para kepala SKPA akan dilakukan secara lebih intensif untuk memastikan berbagai program dapat berjalan sesuai target.
“Mulai hari ini dan ke depan, kita akan intens berkomunikasi dengan para kepala SKPA agar koordinasi lebih lancar dan pelaksanaan program bisa lebih cepat sesuai dengan yang kita harapkan,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut tidak hanya menjadi forum penyampaian arahan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan Aceh.
Pesan transparansi yang disampaikan Dek Fad menempatkan keterbukaan informasi sebagai salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pemerintahan. SKPA dituntut tidak hanya mampu menjalankan program, tetapi juga menjelaskan kepada publik apa yang dikerjakan, bagaimana pelaksanaannya, serta apa saja kendala yang dihadapi.
Dengan komunikasi yang lebih terbuka, pemerintah diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat dan media.
Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Ir T Robby Irza, Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Aceh Dr A. Murtala MSi, para kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, serta seluruh jajaran SKPA terkait.
Bagi Pemerintah Aceh, pesan yang disampaikan dalam rapat tersebut menjadi penegasan bahwa keterbukaan, koordinasi, dan percepatan kerja harus berjalan beriringan.
Publik bukan hanya membutuhkan program pemerintah, tetapi juga membutuhkan informasi yang jelas mengenai bagaimana program tersebut dijalankan.
