Infoaceh.net – Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Harli Siregar, telah memberikan keterangan mengenai kemungkinan adanya penggeledahan hingga penyitaan aset milik mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim.
Seperti diketahui, Nadiem telah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 19 Juni 2025 untuk jangka waktu enam bulan ke depan.
Pencekalan ini merupakan bagian dari upaya penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019-2022.
Menurut Harli Siregar, potensi penggeledahan di kediaman Nadiem akan sangat bergantung pada kebutuhan penyidik dalam proses penyelidikan. Ia menegaskan bahwa hanya penyidik yang memahami secara substansi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop ini.
Oleh karena itu, segala upaya seperti penggeledahan, penyitaan, maupun pemeriksaan, akan dilakukan jika penyidik menilai hal tersebut diperlukan.
“Saya kira terkait apakah ada tidak upaya-upaya lainnya, katakan seperti penggeledahan, penyitaan terhadap kediaman yang bersangkutan, ini sangat tergantung dari kebutuhan penyidikan,” ujar Harli, seperti dilansir Kompas TV, Minggu (29/6/2025).
Ia menambahkan, “Jadi saya kira ini menjadi wilayah penyidik. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Karena penyidik yang memahami terkait dengan substansinya.” Harli pun meminta publik untuk bersabar menunggu perkembangan kasus ini.
Harli menjelaskan bahwa pencekalan terhadap Nadiem Makarim merupakan permintaan dari penyidik kepada jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Langkah ini diambil demi memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut.
“Sesuai dengan administrasi yang ada dan adanya permohonan dari penyidik kepada jajaran Jampidsus berkaitan dengan perkara,” terang Harli.
“Kepada yang bersangkutan telah dilakukan pencegahan ke luar negeri, sejak tanggal 19 Juni 2025, untuk enam bulan ke depan, sejak tanggal ditetapkan. Tentu pencegahan ke luar negeri ini, oleh penyidik mempertimbangkan, dalam rangka memperlancar proses penyidikan.”
