Infoaceh.net -Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengakui adanya potensi korupsi yang timbul dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mendapat suntikan anggaran jumbo senilai Rp121 triliun dari APBN 2025.
Adik kandung Presiden Prabowo Subianto sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi itu menegaskan bahwa kewaspadaan terhadap penyelewengan dana MBG menjadi perhatian utama pemerintah, mengingat besarnya nilai anggaran yang digelontorkan.
“Kita sangat-sangat waspada terhadap korupsi karena ini menyangkut uang yang besar sekali. Tapi itu sudah kita wanti-wanti, Pak Prabowo sudah wanti-wanti, kita harus kawal makanan bergizi gratis,” tegas Hashim saat meresmikan Prasasti Center for Policy Studies di Djakarta Theatre XXI, Jakarta, Senin 30 Juni 2025.
Tak hanya mengingatkan, Hashim juga mengaku menerima laporan dugaan korupsi MBG setiap hari, khususnya di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), yang menjadi pelaksana utama program tersebut.
“Setiap hari saya pribadi terima info mengenai korupsi di Badan Gizi Nasional. Kalau ada korupsi saya langsung hubungi pimpinan BGN (Dadan Hindayana), minta diperiksa, minta dikaji apa benar atau tidak,” ujarnya.
Hashim juga menyerukan peran serta masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan penyimpangan dalam program.
“Dan saya berharap dari ibu-ibu bapak-bapak juga demikian. Jangan terlalu ragu, kalau bapak-bapak ibu-ibu melihat ada kejadian-kejadian korupsi, itu harus kita laporkan dan kita periksa dan kita harus tanggulangi,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa komitmen antikorupsi merupakan prioritas utama Presiden Prabowo, dan pengawasan terhadap program MBG harus dilakukan secara menyeluruh dan serius.
“Jangan sampai itu. Prioritas dari Pak Prabowo adalah kita harus membasmi, berantas korupsi di bumi Indonesia. Ini suatu tantangan besar sekali, tapi saya kira kita harus mulai dan sudah dimulai,” tandasnya.
Berdasarkan Laporan APBN edisi Mei 2025, Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa program MBG telah menyerap anggaran hingga Rp4,4 triliun per 12 Juni 2025. Jumlah ini melonjak drastis dari realisasi awal Januari yang baru mencapai Rp45,1 miliar.
