Infoaceh.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji era Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Saat ini, perkara tersebut masih di tahap penyelidikan.
Menurut Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, permasalahan tersebut terkait pembagian 20.000 kuota tambahan yang diterima RI pada pelaksanaan haji 2024.
Asep mengatakan, saat itu kuota tambahan tersebut dibagi dengan persentase 92 persen haji reguler dan 8 persen haji khusus.
“Kenapa 92 persen? Karena yang banyak, ini saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia, yang mendaftar haji itu menggunakan kuota reguler. Sedangkan kuota khusus ini memang berbayarnya lebih besar dibandingkan dengan kuota reguler, jadi penyediaannya hanya 8 persen,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (6/8/2025).
Padahal, dalam praktiknya pembagian kuota tambahan itu tidak 92 persen banding 8 persen. Namun, seharusnya rata dibagi dua.
“Itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua, 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ucapnya.
“Otomatis 10.000 ini akan menjadi, kalau dikalikan dengan biaya haji khusus, itu akan lebih besar. Lebih besar pendapatannya, seperti itu. Uang yang terkumpul di haji khusus akan menjadi lebih besar. Nah, dari situlah mulainya perkara ini,” tutur dia.
Dalam penyelidikan ini, KPK telah meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk agen travel haji. Keterangan mereka penting guna mengetahui pendistribusian kuota tambahan tersebut.
“Jadi mereka yang kemudian membagi. Tentunya kalau travelnya besar, ya porsinya besar. Travel yang kecil, ya dapatnya juga kecil,” ungkap Asep.
“Misalkan tahun 2024 travel A dapat berapa ya, tambahan haji khususnya? 10 misalkan, travel B terus gitu, sehingga genaplah 10.000 kuota. Dan ini variasi nih, variasi maksudnya variasi di harganya. Setiap travel berbeda juga,” pungkasnya
