Banda Aceh, Infoaceh.net — Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Prof Dr Ir Marwan menilai peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan adalah kunci merawat perdamaian Aceh.
Pesan ini disampaikan Rektor USK saat menjadi speaker pada International Discussion and Commemoration “20 Years of Helsinki MoU: Successes and Challenges” di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Kamis, 14 Agustus 2025.
Rektor menilai selama dua dekade penandatanganan MoU Helsinki, Aceh telah berhasil menjaga suasana damai dan menjadi pencapaian yang sangat jarang untuk wilayah bekas konflik di seluruh dunia.
Tujuan akhir dari MoU Helsinki Adalah mewujudkan kesejahteraan (prosperity) masyarakat Aceh yang merata dan berkeadilan.
Hal ini masih belum terwujud ditandai salah satunya angka kemiskinan masih relatif tinggi, diatas rata-rata nasional.
Tantangan lain yang masih dihadapi dalam implementasi MoU Helsinki adalah proses reintegrasi dan rekonsiliasi yang belum tuntas sebagaimana diharapkan dan adanya ketidakselarasan UUPA, regulasi lokal dengan peraturan nasional yang menghambat spirit otonomi khusus.
Oleh karena itu kolaborasi dan sinergis di daerah dan dengan pemerintah pusat menjadi kunci penting untuk memanfaatkan momentum kepemimpinan daerah dan nasional saat ini untuk dapat lebih mendorong percepatan Pembangunan Aceh dari segala aspek dengan lebih merata dan adil.
Dinamika sosial yang kompleks seiring dengan dinamika global membutuhkan transformasi sosial untuk mendukung percepatan pembangunan Aceh, dan peran dunia pendidikan sangat krusial dalam literasi damai untuk terus menjaga spirit MoU Helsinki.
Rektor menilai pendidikan di Aceh memang telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, khususnya dalam hal akses.
Namun pendidikan harus bisa mempromosikan narasi-narasi inklusif yang menghargai kearifan lokal dan persatuan nasional.
Pendidikan juga harus mampu memberdayakan generasi muda khususnya mereka yang berada di daerah bekas konflik dan daerah tertinggal dengan kecakapan kerja, kepemimpinan dan partisipasi masyarakat.
“Namun demikian, tantangan terbesar kini terletak pada peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, terutama dalam menjawab kebutuhan masyarakat Aceh yang tengah bertransformasi,” ucap Rektor.
Pasalnya pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk generasi baru yang lebih terbuka, kritis, dan partisipatif.
Mereka inilah yang berperan penting dalam merawat dan mengisi perdamaian Aceh.
“Karena pendidikan tidak hanya berdampak pada indikator ekonomi, tetapi juga menjadi katalisator bagi transformasi sosial yang lebih luas. Pasca-konflik, Aceh mengalami perubahan dalam struktur sosial, relasi antar kelompok, dan cara masyarakat memaknai identitas serta masa depan mereka,” ucapnya.
Acara ini dibuka oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa dua dekade perdamaian merupakan bukti keberhasilan Aceh dalam menyelesaikan konflik secara bermartabat.
Ia juga menekankan pentingnya momentum ini untuk memperkuat komitmen bersama dalam memelihara warisan damai.
“Hari ini kita berkumpul dalam suasana persaudaraan pada momen peringatan dua dekade perdamaian Aceh. Ini adalah proses yang harus terus dijaga. Mari kita teguhkan tekad untuk menjaga warisan damai ini, bukan hanya untuk dua dekade, tetapi selamanya,” ujar Mualem.
Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) sekaligus ketua pelaksana Jamaluddin menyatakan forum ini bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat, sebagai bagian dari upaya memperkuat kerangka kebijakan perdamaian nasional.
“Hasil dari diskusi publik hari ini akan diserahkan kepada Pemerintah Pusat sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan terkait perdamaian Aceh yang menyeluruh dan berkelanjutan,” ujar Jamaluddin.
Sementara perwakilan Crisis Management Initiative (CMI), Minna Kukkonen Kalender, menilai perdamaian Aceh merupakan hasil dari tekad dan keinginan kuat untuk menciptakan perdamaian yang bermartabat.
Ia menambahkan, perdamaian ini bukanlah pencapaian para elit politik saja, namun juga capaian para perempuan dan anak muda di masyarakatnya.
Ia menegaskan, CMI akan terus mendukung upaya menjaga perdamaian ya berkelanjutan di Aceh.
“Kami sebagai teman masyarakat Aceh, siap mendukung dan hadir untuk perdamaian Aceh yang berkelanjutan. Saya yakin anak muda di Aceh tidak hanya memiliki kenangan tentang masa lalu, tapi juga semangat untuk membangun masa depan Aceh yang lebih baik,” ucapnya.
Forum ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh nasional dan internasional, termasuk Wali Nanggroe Aceh, perwakilan Crisis Management Initiative (CMI), para duta besar, bupati/wali kota, serta aktivis dan akademisi dari berbagai institusi.
