Infoaceh.net – Keberadaan Ahmad Sahroni kini menjadi sorotan publik setelah rumahnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, digeruduk dan dijarah massa.
Peristiwa penggerudukan dan penjarahan kediamannya itu terjadi pada Sabtu (30/8/2025) sekitar pukul 15.00 WIB, menyusul kontroversi yang melibatkan Sahroni terkait pernyataannya soal kenaikan tunjangan DPR RI.
Rumah Dijarah, Sahroni Menghilang
Saat insiden berlangsung, Sahroni tidak berada di rumah.
Massa yang datang sempat mencari keberadaannya, namun tidak berhasil menemukannya.
Kemarahan warga pun memuncak, menyebabkan kerusakan parah pada rumah bernomor 52 tersebut.
Pagar rumah dirusak, kaca mobil listrik yang terparkir di halaman pecah, dan bodi mobil penyok akibat lemparan benda keras.
Menurut tetangga, Idris, Sahroni sehari-hari tinggal di rumah itu, namun saat kejadian ia sedang berada di Singapura.
“Iya tinggal di sini. Lagi ke Singapur,” ujar Idris kepada TribunJakarta.com.
Viral Foto dan Spekulasi Pelarian
Foto Sahroni yang diduga hendak pergi ke Singapura sempat viral di media sosial.
Influencer Ferry Irwandi mengunggah foto seorang pria mengenakan topi dan jaket yang duduk di ruang tunggu, diduga Sahroni.
Dalam unggahannya, Ferry menyebut bahwa jika benar sosok itu adalah Sahroni, maka ia dianggap pengecut karena tidak menghadapi konsekuensi dari ucapannya.
Spekulasi semakin berkembang setelah netizen melaporkan bahwa Sahroni kembali terbang ke Eropa Timur menggunakan penerbangan SQ326 dari Singapura ke Frankfurt.
Ia diduga melanjutkan perjalanan ke Prague, Ceko atau Zagreb, Kroasia.
“AS dikabarkan naik SQ first class ke Frankfurt,” tulisnya.
Dalam unggahan yang dikutip Sripku.com tersebut, diungkapkan bahwa Sahroni menggunakan pesawat dengan nomor penerbangan SQ3266. “SQ326 SIN – FRA, AIRBUS A380 – 800 (9V-SKV),” sambungnya.
Dari sana, ia diduga melanjutkan perjalanan ke Eropa Timur, tepatnya ke Prague, Ceko atau Zagreb, Kroasia.
Alasan Ahmad Sahroni Belum Bisa Pulang ke Indonesia
Sebelumnya, Ahmad Sahroni telah menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia seraya menegaskan bahwa dirinya belum bisa kembali ke tanah air dalam waktu dekat.
Hal itu disampaikan melalui unggahan di akun X @SahroniNasdem pada Minggu (31/8/2025).
“Untuk seluruh rakyat Indonesia, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan yang telah saya lontarkan. Saya dengan penuh kerendahan hati, tidak akan mengulangi dan akan memperbaiki,” tulis Sahroni dalam cuitannya.
Namun, bagian paling krusial dari pernyataannya adalah penolakannya untuk pulang ke Indonesia.
Ia secara eksplisit mengaitkan keputusannya “kabur” ke luar negeri tersebut dengan faktor keselamatan diri dan keluarganya.
“Untuk permintaan agar saya kembali ke tanah air, mohon maaf belum bisa saya penuhi. Karena saya harus menjaga keamanan diri dan keluarga saya,” jelasnya, diakhiri dengan salam dan inisial – AS.
Penonaktifan dan Desakan Pemecatan
Menanggapi situasi ini, Ketua Umum NasDem Surya Paloh bersama Sekjen Hermawi Taslim mengumumkan penonaktifan Sahroni dari keanggotaan DPR RI mulai Senin (1/9/2025).
Selain Sahroni, artis Nafa Urbach juga dinonaktifkan.
Namun, aktivis Salsa Erwina Hutagalung menilai penonaktifan bukanlah solusi akhir.
Ia mendesak agar Sahroni dipecat secara permanen demi menjaga reputasi partai menjelang Pemilu 2029.
“Kami tidak mau lagi lihat orang ini di parlemen,” tulis Salsa di media sosial.
Salsa juga mengapresiasi langkah PAN yang mencopot dua kader artisnya, Eko Patrio dan Uya Kuya, dari kursi DPR per 1 September 2025.
Kontroversi Ucapan Sahroni
Sahroni sebelumnya menuai kritik tajam setelah menyebut desakan masyarakat untuk membubarkan DPR sebagai “mental orang tertolol sedunia.”
Pernyataan ini disampaikan dalam kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara pada Jumat (22/8/2025), dan dianggap mencederai perasaan publik.
Kini, publik menanti langkah tegas pemberhentian (pemecatan) dari partai Politik dan lembaga terkait untuk menanggapi polemik yang melibatkan Ahmad Sahroni.
Sosoknya menjadi simbol dari ketegangan antara wakil rakyat dan masyarakat yang menuntut akuntabilitas serta etika dalam berpolitik.
