Banda Aceh, Infoaceh.net – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) masih akan mengandalkan Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).
Sementara bank daerah, termasuk Bank Aceh Syariah, baru akan dilibatkan setelah pembiayaan lewat bank Himbara terbukti berjalan baik dan efektif.
“Jadi memang baru bank Himbara. Nanti akan dilibatkan bank daerah setelah ini berjalan baik,” kata Zulhas saat memimpin rapat konsolidasi Satgas Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Kopdes Merah Putih se-Aceh, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Kamis (18/9).
Pernyataan Zulhas tersebut menjadi jawaban atas aspirasi sejumlah kepala daerah di Aceh yang mengusulkan agar Bank Aceh Syariah dilibatkan sejak awal sebagai penyalur pembiayaan Kopdes MP.
Alasannya, di Aceh saat ini hanya ada satu bank anggota Himbara yang beroperasi, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI).
Sebagaimana diketahui, sejak berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada 2020, seluruh bank konvensional dilarang beroperasi di Aceh.
Hal ini membuat BSI menjadi satu-satunya bank nasional yang beroperasi penuh dengan sistem syariah di daerah tersebut.
Menurut Zulhas, bukan berarti bank daerah seperti Bank Aceh tidak boleh dilibatkan. Namun, untuk tahap awal, pemerintah ingin memastikan alur penyaluran pembiayaan melalui Himbara berjalan lancar. Setelah terbukti efektif, barulah bank daerah bisa ikut serta.
“Bukan tidak boleh Bank Aceh. Kalau sudah lancar nanti dengan bank Himbara, sudah terbiasa, habis itu kita tambah bank daerah tidak apa-apa. Tapi sementara ini agar memudahkan, Himbara dulu,” tegas Zulhas.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menempatkan dana negara senilai Rp200 triliun di Bank Indonesia (BI) yang kemudian disalurkan ke lima bank anggota Himbara pada Jumat (12/9).
Dana tersebut disalurkan dengan porsi berbeda, yakni BRI Rp55 triliun, BNI Rp55 triliun, Bank Mandiri Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun.
Penempatan dana jumbo itu bertujuan untuk memperkuat likuiditas perbankan sekaligus mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.
Sasaran utamanya meliputi pembiayaan UMKM, pertanian, peternakan, perumahan, industri pengolahan, manufaktur, hingga koperasi desa.
Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, terutama di daerah.
Pemerintah berharap koperasi ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui penguatan akses pembiayaan dan jaringan distribusi pangan.
Dengan penegasan Menko Pangan tersebut, arah kebijakan pembiayaan Kopdes MP di Aceh untuk sementara akan tetap berfokus pada Himbara, sembari menunggu evaluasi dan kemungkinan pelibatan bank daerah di tahap berikutnya.
