Oleh: Yohandes Rabiqy
BENCANA besar yang melumpuhkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025 membuka kenyataan pahit: negara tidak siap menghadapi skala kehancuran seperti ini. Lebih dari 900.000 orang terdampak langsung, puluhan ribu rumah rusak, ribuan keluarga bertahan hidup di tenda darurat, dan akses ke desa-desa tetap terputus berminggu-minggu. Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ini bukti telanjang bahwa struktur penanganan bencana di Indonesia sudah berada di ambang batas.
Pemerintah memang mengirim ribuan ton bantuan, tetapi distribusi yang timpang, minimnya akses logistik, dan lambatnya pengerahan alat berat membuktikan bahwa koordinasi nasional berjalan terseok-seok. Pada titik ini, klaim “Indonesia mampu menangani sendiri” bukan lagi bentuk optimisme, melainkan penyangkalan terhadap realitas yang dialami jutaan warga.
Pernyataan beberapa pejabat yang viral di media sosial—yang dengan lantang menolak dukungan internasional—justru memperlebar jarak antara retorika pemerintah dan situasi rakyat di lapangan. Ketika ratusan ribu warga berjuang memenuhi kebutuhan dasar, narasi seperti itu terdengar bukan hanya tidak sensitif, tapi menyesatkan. Kepala daerah, sebaliknya, meminta dukungan tambahan dari pusat hingga mitra internasional karena mereka berhadapan langsung dengan publik yang sudah kehabisan tenaga, logistik, dan harapan.
Ketidaksinkronan ini menjadi tanda paling gamblang bahwa koordinasi nasional gagal bekerja. Dan dalam penanganan bencana, kegagalan koordinasi selalu berarti penderitaan yang lebih panjang.
Kebingungan publik semakin diperburuk oleh beredarnya kabar palsu mengenai negara-negara yang diklaim telah mengirim bantuan. Dalam kondisi normal, misinformasi mungkin sekadar gangguan kecil. Namun dalam situasi darurat kemanusiaan, misinformasi adalah ancaman serius. Fakta bahwa pemerintah tidak cepat mengoreksi atau bahkan membiarkan ruang tafsir terbuka begitu lebar menunjukkan lemahnya manajemen komunikasi krisis. Publik membutuhkan kejelasan—tetapi yang mereka dapatkan justru diam, simpang siur, dan ketidakpastian. Sementara itu, korban tetap menunggu bantuan yang tak kunjung tiba.
Di balik seluruh kegaduhan narasi, ada kebutuhan strategis yang jauh lebih penting: Indonesia harus segera membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera. Ini bukan bencana lokal. Ini krisis lintas provinsi dengan dampak fisik, ekonomi, sosial, hingga psikologis. Mengandalkan pola BNPB, kementerian teknis, dan koordinasi ad hoc tidak lagi memadai. Sistem yang terfragmentasi dan birokratis hanya akan memperlambat pemulihan.
Indonesia pernah membuktikan bahwa model ini bisa berhasil. BRR Aceh–Nias pascatsunami adalah contoh nyata bagaimana pemulihan cepat dan masif dapat dicapai ketika negara memberi otoritas penuh kepada satu lembaga khusus dengan jalur komando yang jelas. BRR tidak hanya membangun rumah, jembatan, dan infrastruktur baru. BRR memulihkan kehidupan. Namun hari ini, ketika Sumatera kembali diterjang bencana besar, pemerintah memilih jalur lambat yang dibebani prosedur berlapis dan ego sektoral. Seakan kita lupa bahwa Indonesia pada 2004 menerima bantuan internasional dalam skala besar tanpa kehilangan martabat apa pun—justru memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang profesional dan transparan.
Krisis Sumatera membuktikan bahwa retorika kemandirian tanpa kapasitas nyata hanyalah slogan kosong yang memperpanjang penderitaan. Penolakan samar terhadap bantuan asing adalah sikap defensif yang tidak relevan saat ratusan ribu warga kehilangan rumah, pekerjaan, serta masa depan. Negara seharusnya mengutamakan kecepatan, efektivitas, dan keselamatan rakyat, bukan menjaga narasi politik.
Dengan cuaca ekstrem yang belum mereda dan dampak bencana yang terus berkembang, pembentukan Badan Rehab–Rekon Sumatera bukan lagi pilihan. Ini kewajiban moral dan politik.
Inilah saatnya pemerintah berhenti bermain retorika dan mulai mengambil keputusan yang benar-benar menyelamatkan nyawa. Warga Sumatera tidak membutuhkan pernyataan percaya diri. Mereka membutuhkan negara yang bergerak cepat, terstruktur, dan berani membuka pintu bagi segala bentuk dukungan yang dapat mempercepat pemulihan.
Jika negara tidak bertindak sekarang, sejarah akan mencatat bahwa di tengah bencana besar, pemerintah lebih memilih menjaga citra daripada menyelamatkan rakyatnya.
Penulis: Adalah praktisi ekonomi dan pembangunan daerah. Aktif sebagai konsultan strategis di bidang perencanaan ekonomi, investasi, dan digitalisasi tata kelola publik.
