Jakarta, Infoaceh.net – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memperdalam kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan kebun dan industri kelapa sawit sepanjang 2015–2024.
Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dijadwalkan memanggil mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, dalam waktu dekat.
Pemeriksaan akan menyoroti peran Siti Nurbaya sebagai saksi dalam dugaan korupsi terkait alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit yang merugikan negara.
Penggeledahan di Beberapa Lokasi
Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, menyatakan timnya telah melakukan penggeledahan di enam lokasi berbeda, termasuk kediaman pribadi Siti Nurbaya di Matraman, Jakarta Timur, serta Kemang, Jakarta Selatan.
“Tim penyidik menyita berbagai dokumen dan perangkat elektronik. Meski tidak ditemukan barang bukti di Matraman, kami memperoleh temuan penting di lokasi lain di Bogor, Jawa Barat,” ungkap Syarief di Kejagung, Jumat (30/1/2026).
Di Bogor, penyidik berhasil mengamankan bukti terkait aliran dana dari sejumlah perusahaan perkebunan yang diduga mengalir ke pejabat di Kementerian Kehutanan (sekarang KLHK) saat Siti Nurbaya menjabat.
Pengembangan Kasus Tata Kelola Sawit
Kasus ini merupakan kelanjutan dari penyidikan besar mengenai tata kelola industri sawit yang dimulai sejak 2025. Jampidsus tercatat telah memeriksa lebih dari 20 saksi serta menyita dokumen dan perangkat elektronik, termasuk yang dibawa menggunakan kontainer besar dari kantor-kantor perusahaan perkebunan dan konsultan.
“Penggeledahan ini bertujuan memperkuat bukti terkait izin perkebunan sawit di kawasan hutan. Semua barang bukti akan kami teliti lebih lanjut sebelum memanggil pihak-pihak yang terkait,” tambah Syarief.
Kondisi Mantan Menteri
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa saat penggeledahan berlangsung, Siti Nurbaya tengah kurang sehat dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Politisi Partai NasDem ini pernah menjabat sebagai Menteri LHK selama dua periode di era Presiden Joko Widodo.
Selain rumah eks menteri, tim penyidik juga menggeledah lokasi di Rawamangun dan Bogor yang diduga terkait pihak swasta maupun kantor milik politisi tertentu. Namun, Kejagung belum membuka lebih jauh soal keterlibatan anggota legislatif dalam kasus ini.
