Banda Aceh, Infoaceh.net — Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Ketua Umum DPP Partai Aceh Muzakir Manaf atau Mualem yang juga GubernurAceh, untuk mencopot Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli alias Abang Samalanga.
Desakan ini muncul menyusul berbagai polemik yang dinilai mencerminkan buruknya komunikasi politik serta memicu kegaduhan di ruang publik.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, dalam keterangannya pada Sabtu (11/4/2026), menilai sikap Ketua DPRA dalam sejumlah forum resmi kerap menunjukkan arogansi dan tidak mencerminkan etika kepemimpinan lembaga legislatif.
Menurut TTI, publik masih mengingat pernyataan Zulfadli dalam sidang terbuka yang secara langsung menyebut Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fad), terkait polemik penunjukan Alhidri sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Aceh.
Pernyataan tersebut dinilai tidak etis dan berpotensi merusak hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur, meskipun ketegangan tersebut akhirnya dapat diredam.
Selain itu, TTI juga menyoroti insiden kericuhan dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada November 2025.
Dalam peristiwa tersebut, terjadi aksi saling lempar botol antara Ketua DPRA Zulfadli dan Anggota DPRA dari Fraksi PKB, Muhammad Iqbal, yang memperkeruh suasana rapat.
Kegaduhan serupa kembali terjadi dalam rapat paripurna DPRA terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun 2025 dan laporan hasil reses anggota dewan tahun 2026.
TTI menilai pembatasan interupsi oleh pimpinan sidang memicu ketegangan hingga memanasnya suasana forum.
“Rangkaian peristiwa ini menunjukkan lemahnya komunikasi dan kepemimpinan Ketua DPRA, yang berpotensi merusak hubungan antara legislatif dan eksekutif serta menciptakan citra negatif di mata publik,” ujar Nasruddin.
Lebih jauh, TTI juga menyoroti pernyataan Zulfadli terkait pengelolaan dana pokok-pokok pikiran (pokir) dewan.
Dalam salah satu sidang, Ketua DPRA disebut menyampaikan bahwa penggunaan dana pokir tidak dibatasi selama sesuai kebutuhan masyarakat dan telah dibahas dalam Musrenbang, serta bahwa setelah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), eksekusi sepenuhnya menjadi kewenangan dinas terkait.
Namun, TTI menilai pernyataan tersebut tidak sesuai dengan praktik di lapangan. Berdasarkan hasil penelusuran mereka, disebutkan bahwa anggota dewan masih terlibat dalam proses pengaturan kegiatan pokir melalui penunjukan koordinator hingga rekanan pelaksana kegiatan.
“Faktanya, setelah anggaran menjadi DPA, masih ada intervensi dari oknum anggota dewan melalui pihak-pihak tertentu. Ini bertentangan dengan pernyataan yang disampaikan ke publik,” tegas Nasruddin.
TTI juga mengungkapkan hampir seluruh kegiatan di sejumlah dinas telah diklaim sebagai bagian dari pokir dewan, meskipun pejabat teknis seperti KPA dan PPTK enggan secara terbuka menyebutkan nama anggota dewan terkait.
Di sisi lain, TTI mengapresiasi langkah sebagian anggota DPRA yang mulai membuka informasi terkait kegiatan pokir mereka kepada publik.
Transparansi tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat menilai kinerja wakil rakyat secara objektif.
Atas dasar itu, TTI menilai sudah saatnya dilakukan evaluasi serius terhadap posisi Ketua DPRA.
Sebagai Ketua Umum Partai Aceh yang menjadi pemenang pemilu 2024 di Aceh, Mualem dinilai memiliki kewenangan untuk melakukan pergantian pimpinan DPRA demi menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik.
“Pergantian Ketua DPRA menjadi langkah penting untuk memperbaiki komunikasi politik, menjaga marwah lembaga, serta memastikan hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif di Aceh,” pungkasnya.
