Nasional

Pemerintah Rekrut 35.476 Manajer Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih, Status Pegawai BUMN

Jakarta, Infoaceh.net — Pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional SDM Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) resmi membuka rekrutmen nasional besar-besaran untuk memperkuat program Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Langkah ini merupakan bagian dari percepatan pelaksanaan arahan Presiden dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

ADVERTISMENT
Pelantikan Panglima Kodam Iskandar Muda

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat desa, kelurahan, hingga kawasan pesisir membutuhkan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat.

“Rekrutmen ini menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang kuat, modern, dan berkelanjutan,” ujar Zulhas, di Jakarta, Rabu (15/4).

Pada tahap pertama, pemerintah membuka sebanyak 35.476 formasi, terdiri dari:

30.000 Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang akan menjadi pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara

5.476 Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih, yang akan ditempatkan di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara

Seluruh posisi tersebut berstatus pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Pendaftaran dibuka mulai 15 April hingga 24 April 2026 melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id.

Melalui portal tersebut, pelamar dapat mengakses informasi lengkap terkait persyaratan, tahapan seleksi, serta mekanisme pendaftaran.

Rekrutmen ini terbuka bagi lulusan D-III, D-IV dan S-1 dari semua jurusan, dengan syarat umum antara lain: usia maksimal 35 tahun dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75.

Seleksi dilakukan dengan sistem merit-based, yang menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, transparansi, dan berbasis kompetensi, sehingga seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama untuk lolos secara adil dan profesional.

Pemerintah juga menegaskan bahwa seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya apapun.

Tidak ada jalur khusus maupun titipan dalam rekrutmen ini. “Jika ada pihak yang meminta imbalan atau menjanjikan kelulusan, itu merupakan penipuan. Informasi resmi hanya melalui kanal Panitia Seleksi Nasional,” tegas panitia.

Pelaksanaan rekrutmen ini dikoordinasikan oleh Badan Pengelola (BP) BUMN dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, hingga Badan Kepegawaian Negara.

Pemerintah juga meminta dukungan dari seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur hingga kepala desa, untuk aktif menyosialisasikan program ini serta memastikan pelaksanaannya berjalan optimal di daerah.

Melalui program ini, pemerintah mengajak generasi muda Indonesia untuk terlibat langsung dalam pembangunan desa dan kawasan pesisir.

“Ini saatnya putra-putri terbaik bangsa mengambil peran dalam pengabdian nyata. Negara memanggil untuk membangun Indonesia dari desa,” demikian pesan pemerintah.

image_print

Artikel Terkait