Jakarta, Infoaceh.net – Aktivitas kunjungan kerja luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto ke berbagai negara menjadi sorotan publik di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi tantangan, termasuk melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Sorotan tersebut disampaikan oleh Dino Patti Djalal, diplomat senior Indonesia yang pernah menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat dan Wakil Menteri Luar Negeri pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam video yang diunggah melalui akun media sosial X miliknya dan dikutip Ahad (31/5/2026), Dino menilai Prabowo merupakan salah satu kepala negara yang cukup aktif melakukan perjalanan ke luar negeri sejak dilantik sebagai Presiden RI.
Menurut Dino, setiap kunjungan kepala negara ke luar negeri membutuhkan biaya yang sangat besar karena melibatkan berbagai komponen pengeluaran.
“Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping, dan berbagai biaya lainnya. Satu perjalanan keluar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar,” ujar Dino.
Dalam pernyataannya, Dino menyampaikan lima usulan untuk meningkatkan efisiensi diplomasi Indonesia.
Pertama, memanfaatkan teknologi komunikasi seperti video conference, Zoom, maupun sambungan telepon untuk berkomunikasi dengan pemimpin negara lain.
Kedua, memaksimalkan kehadiran dalam forum internasional dengan melakukan pertemuan bilateral bersama sejumlah kepala negara yang hadir sehingga dapat menghemat biaya perjalanan.
Ketiga, memastikan setiap kunjungan internasional dirancang secara profesional, terukur, dan memiliki tujuan yang jelas.
Keempat, Dino menyarankan agar dalam satu tahun ke depan Presiden Prabowo lebih banyak menerima kunjungan tamu negara di Indonesia dibandingkan melakukan perjalanan ke luar negeri. Ia mencontohkan Presiden China Xi Jinping yang lebih sering menerima pemimpin negara lain di Beijing daripada melakukan kunjungan ke luar negeri.
Kelima, sebagian misi diplomatik yang bersifat taktis dinilai dapat didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.
Menanggapi kritik dan saran tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M Qodari menyatakan pemerintah menghargai setiap masukan yang diberikan berbagai pihak.
Namun, ia menegaskan seluruh kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat strategis bagi Indonesia.
Menurut Qodari, salah satu contohnya adalah kunjungan kerja Presiden ke Prancis yang telah direncanakan sejak lama dan menghasilkan pembahasan berbagai kerja sama penting.
“Kalau Prancis itu sudah lama perencanaannya. Dan ada banyak aspek kerja sama yang dibahas di sana, mulai dari alutsista sampai ke logam jarang,” ujarnya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta.
Qodari menambahkan bahwa diplomasi langsung antar pemimpin negara memiliki nilai strategis yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh komunikasi virtual.
Menurutnya, hubungan personal yang terjalin antara para pemimpin negara dapat memberikan keuntungan diplomatik bagi Indonesia ketika membutuhkan dukungan dalam berbagai isu penting di tingkat internasional.
“Karena ketika kita memerlukan dukungan dalam hal-hal yang sifatnya krusial, hal tersebut bisa kita dapatkan, sementara negara lain belum tentu bisa mendapatkan itu,” kata Qodari.
