Bireuen, Infoaceh.net – Momen canggung dan bingung yang menyita perhatian mewarnai kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Bireuen, Kamis (6/8/2026).
Ratusan warga korban banjir bandang secara spontan membantah pernyataan pejabat daerah terkait penyaluran bantuan dan mengadu langsung kepada Wapres bahwa mereka belum menerima bantuan pascabencana, meski bencana telah berlalu lebih dari delapan bulan.
Peristiwa itu terjadi saat Wapres Gibran meninjau pembangunan kembali Jembatan Krueng Tingkeum di Kecamatan Kuta Blang. Dalam rombongan turut hadir Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fad), Bupati Bireuen Mukhlis ST, serta sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah.
Suasana yang semula berlangsung tertib mendadak berubah ketika Wakil Gubernur Aceh mencoba memastikan penyaluran bantuan kepada masyarakat.
“Tapi uang perabotan dapat kan?” tanya Fadhlullah kepada warga.
Pertanyaan tersebut langsung disambut sorakan keras dari ratusan warga.
“Enggak ada, belum dapat!” teriak warga serempak.
“Apapun belum dapat!” sahut warga lainnya.
Sorakan itu membuat suasana menjadi canggung di hadapan Wakil Presiden. Beberapa ibu rumah tangga bahkan menyampaikan langsung kepada Gibran bahwa seluruh perabotan rumah mereka hanyut saat banjir besar pada 26 November 2025, mulai dari tempat tidur, kursi hingga perlengkapan rumah tangga lainnya. Hingga kini mereka mengaku belum memperoleh bantuan untuk menggantinya.
Selain bantuan perabotan, warga juga mengeluhkan belum cairnya dana jaminan hidup (jadup) yang sangat mereka harapkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah bencana.
Mendengar keluhan tersebut, Wapres Gibran langsung meminta penjelasan kepada pemerintah kabupaten mengenai kendala penyaluran bantuan.
Bupati Bireuen Mukhlis ST kemudian memberikan klarifikasi bahwa besarnya skala kerusakan menjadi penyebab proses penyaluran bantuan belum dapat menjangkau seluruh korban.
Menurut Mukhlis, banjir besar yang melanda Kabupaten Bireuen menyebabkan sekitar 700 rumah hanyut total. Sementara jumlah bangunan terdampak diperkirakan mencapai antara 22.000 hingga 32.000 unit.
Ia menjelaskan penyaluran bantuan perabotan maupun dana jadup sebenarnya sudah dimulai, namun baru memasuki tahap pertama sehingga masih banyak warga yang belum menerima bantuan.
“Jadup ada yang sudah dapat, ada yang belum dapat, datanya dalam proses. Mohon bersabar buk ya,” kata Mukhlis di hadapan warga dan Wakil Presiden.
Penjelasan tersebut disampaikan sebagai respons atas protes warga yang merasa belum pernah menerima bantuan apa pun sejak bencana melanda delapan bulan lalu.
Warga berharap pemerintah segera mempercepat pencairan dana jadup maupun bantuan penggantian perabot rumah tangga karena kondisi ekonomi mereka belum sepenuhnya pulih.
Usai berdialog dengan masyarakat, Wapres Gibran melanjutkan agenda peninjauan ke SD Negeri 7 Jangka di Desa Pante Ranup untuk melihat hasil revitalisasi sekolah pascabencana.
Rombongan kemudian bergerak menuju Jembatan Teupin Mane di Kecamatan Juli yang juga mengalami kerusakan akibat banjir dan kini sedang dalam proses pembangunan kembali.
Untuk proyek Jembatan Krueng Tingkeum sendiri, pemerintah menyebut progres konstruksi telah mencapai sekitar 80,5 persen dan ditargetkan selesai serta dapat difungsikan pada akhir Desember 2026.
Setelah menyelesaikan seluruh agenda di Kabupaten Bireuen, Wapres Gibran bersama rombongan bertolak menggunakan helikopter menuju Kabupaten Aceh Tengah guna melanjutkan peninjauan proyek pemulihan infrastruktur pascabencana.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres meminta pemerintah daerah segera mengevaluasi proses verifikasi data penerima bantuan agar hak masyarakat terdampak banjir dapat segera disalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan tidak terhambat birokrasi.
Aduan spontan warga di hadapan Wakil Presiden menjadi gambaran bahwa persoalan penyaluran bantuan pascabencana di Bireuen masih menyisakan pekerjaan besar.
Di tengah pembangunan kembali berbagai infrastruktur yang terus berjalan, masyarakat berharap pemulihan tidak hanya terlihat dari berdirinya jembatan dan sekolah, tetapi juga dari terpenuhinya hak-hak dasar para korban yang hingga kini masih menunggu realisasi bantuan pemerintah.
