BANDA ACEH, Infoaceh.net — Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil mengapresiasi langkah Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan yang berani menemui massa secara langsung tanpa pengawalan saat berlangsungnya rangkaian peringatan Hari Damai Aceh, yang ricuh di depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).
Nasir menilai sikap Kapolda Aceh tersebut menunjukkan keberanian sekaligus komitmen untuk menjaga situasi Aceh tetap aman dan kondusif di tengah dinamika yang terjadi dalam peringatan 21 tahun perdamaian Aceh.
Ia secara khusus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Irjen Ruddi Setiawan yang memilih turun langsung menghadapi massa dan berdialog dengan masyarakat.
“Kapolda Aceh Irjen Ruddi Setiawan berjalan sendiri tanpa pengawalan menemui dan berbicara langsung dengan masyarakat. Ini menunjukkan kepedulian dan keinginannya agar Aceh tetap damai,” ujar Nasir Djamil dalam keterangannya, Ahad (16/8).
Menurut legislator asal Aceh tersebut, langkah Kapolda Aceh yang mengedepankan komunikasi dan pendekatan persuasif merupakan pilihan tepat dalam menghadapi situasi massa yang dinamis.
Nasir menilai pendekatan humanis dapat menjadi jalan untuk meredam ketegangan sekaligus mencegah munculnya persoalan baru.
“Menghadapi massa yang tidak terkontrol, cara humanis adalah pendekatan yang tepat dan berisiko rendah,” katanya.
Ia menilai keberanian seorang pimpinan kepolisian untuk hadir langsung di tengah masyarakat memiliki arti penting, terutama ketika situasi di lapangan berpotensi berkembang menjadi lebih tegang.
Menurut Nasir, kehadiran langsung pimpinan dapat membuka ruang komunikasi sehingga masyarakat merasa didengar, sementara aparat dapat memahami aspirasi dan kondisi massa secara lebih baik.
Namun demikian, Nasir mengingatkan bahwa menjaga perdamaian Aceh bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian.
Stabilitas daerah membutuhkan kerja bersama seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.
Karena itu, ia meminta Polri terus memperkuat koordinasi dengan TNI serta pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di Aceh.
“Soliditas antara TNI, Polri, pemerintahan lokal, pimpinan instansi vertikal, serta elemen masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk menjamin Aceh tetap kondusif,” ujar Nasir.
Ia menambahkan, kondisi keamanan yang stabil merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan pembangunan. Perdamaian yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade, menurutnya, harus dijaga bersama agar tidak terganggu oleh konflik sosial maupun ketegangan politik.
Nasir berharap peristiwa yang terjadi pada momentum Hari Damai Aceh dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak.
Menurutnya, setiap persoalan yang muncul harus diselesaikan melalui komunikasi, dialog dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan dengan tindakan yang berpotensi memperuncing keadaan.
“Perdamaian harus menjadi modal utama untuk pembangunan dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan rakyat Aceh,” pungkasnya.
