BANDA ACEH, Infoaceh.net — Pemerintah pusat mulai mematangkan pembentukan Desk Koordinasi Aceh sebagai wadah koordinasi lintas kementerian/lembaga dengan Pemerintah Aceh.
Forum tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani berbagai persoalan strategis Aceh, mulai dari pembangunan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, tata kelola pemerintahan hingga stabilitas politik dan keamanan.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fad), menyambut positif rencana pembentukan desk tersebut.
Menurutnya, kehadiran Desk Koordinasi Aceh dapat menjadi instrumen penting untuk mempercepat pembangunan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Desk Koordinasi Aceh ini sangat bagus untuk pembangunan ekonomi Aceh. Kita berterima kasih kepada Menko Polkam Djamari Chaniago,” kata Fadhlullah di Banda Aceh.
Pernyataan tersebut disampaikan Fadhlullah dalam rapat pertama pembentukan Desk Koordinasi Aceh yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) secara hybrid, Rabu (19/8/2026).
Rapat tersebut dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto. Dari Kementerian Dalam Negeri turut hadir Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Ditjen Otonomi Daerah, Dr Sumule Tumbo.
Fadhlullah mengatakan, pembentukan Desk Koordinasi Aceh merupakan instruksi langsung Menko Polkam. Karena itu, Pemerintah Aceh menyatakan dukungan terhadap proses pembentukan dan penyempurnaan mekanisme kerja desk tersebut.
“Pembentukan Desk Koordinasi Aceh ini atas instruksi Menko Polkam,” ujarnya.
Wadah Koordinasi Pusat dan Aceh
Menurut Fadhlullah, Desk Koordinasi Aceh nantinya akan menjadi wadah koordinasi lintas kementerian/lembaga bersama Pemerintah Aceh.
Keberadaan forum tersebut dinilai penting karena sejumlah persoalan pembangunan di Aceh tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu institusi. Diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, aparat keamanan, serta berbagai lembaga terkait.
“Terutama untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta penanganan berbagai isu strategis di Aceh,” katanya.
Ia menjelaskan, Desk Koordinasi Aceh diharapkan mampu memperkuat sejumlah fungsi, mulai dari koordinasi, deteksi dini, pencegahan, penanganan persoalan, monitoring hingga evaluasi.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas politik dan keamanan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan di Aceh.
Di sisi lain, desk tersebut juga diharapkan tidak hanya berorientasi pada persoalan keamanan. Aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat menjadi bagian penting dari agenda koordinasi.
“Termasuk juga dalam hal pelaksanaan kekhususan dan otonomi khusus, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar, serta stabilitas politik dan keamanan di Aceh,” ujar Fadhlullah.
Libatkan Banyak Kementerian dan Lembaga
Rencana pembentukan Desk Koordinasi Aceh mendapat dukungan dari sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah pusat.
Namun, dalam rapat perdana tersebut disepakati bahwa konsep desk masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan mencakup struktur organisasi, keanggotaan, pembagian tugas, mekanisme kerja serta penetapan personel dari masing-masing kementerian/lembaga dan unsur Pemerintah Aceh.
Fadhlullah menilai penyempurnaan tersebut penting agar Desk Koordinasi Aceh dapat bekerja secara efektif tanpa mengambil alih atau tumpang tindih dengan kewenangan lembaga yang sudah ada.
“Pada prinsipnya, kementerian/lembaga mendukung pembentukan Desk Koordinasi Aceh dan menyepakati perlunya penyempurnaan konsep, struktur, keanggotaan, pembagian tugas, serta mekanisme kerja,” katanya.
“Termasuk penetapan personel kementerian/lembaga dan unsur Pemerintah Aceh, agar pelaksanaan Desk Koordinasi Aceh efektif dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan yang telah ada,” lanjutnya.
Sejumlah kementerian/lembaga yang terlibat antara lain Kemenko Polkam, Kemenko Kumham dan Imipas, Kemenko Infrawil, Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Keuangan.
Selain itu, terdapat Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, Kemendik Dasmen, Kementerian Ketenagakerjaan, BNPB, Kementerian Sosial, Komdigi, Bakom RI, TNI, Polri, BIN, BAIS, Kejaksaan RI, BSSN, Pemerintah Aceh serta unsur kewilayahan terkait.
Banyaknya kementerian dan lembaga yang dilibatkan menunjukkan bahwa persoalan Aceh akan ditangani melalui pendekatan lintas sektor.
Dorong Percepatan Ekonomi Aceh
Fadhlullah melihat keterlibatan banyak kementerian/lembaga sebagai peluang besar untuk mempercepat pembangunan Aceh.
Menurutnya, sinergi tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Dukungan hampir seluruh kementerian/lembaga tersebut dapat memacu perkembangan Aceh,” katanya.
“Terutama terkait dengan perkembangan ekonomi Aceh, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tentu saja termasuk pada penguatan tata kelola Pemerintah Aceh,” lanjutnya.
Fadhlullah bahkan mengusulkan agar Desk Koordinasi Aceh memiliki kelompok kerja (Pokja) khusus bidang pembangunan ekonomi Aceh.
Menurutnya, kelompok kerja tersebut diperlukan agar persoalan ekonomi dapat ditangani secara lebih fokus dan terukur.
“Sehingga dapat fokus dan kuat dalam membantu Aceh untuk menangani masalah kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Usulan tersebut menjadi salah satu perhatian penting karena pembangunan ekonomi Aceh masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Aceh Minta Desk Segera Dibentuk
Pemerintah Aceh berharap pembentukan Desk Koordinasi Aceh tidak berhenti pada tahap perumusan struktur dan mekanisme kerja. Fadhlullah menginginkan forum tersebut segera dibentuk dan dapat bekerja secara konkret.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat melalui berbagai kementerian dan lembaga merupakan modal penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis di Aceh.
“Pemerintah Aceh sangat mendukung. Bahkan berterima kasih mendapat dukungan yang sangat luar biasa tersebut,” kata Fadhlullah.
Dengan terbentuknya Desk Koordinasi Aceh, pemerintah berharap hubungan koordinasi antara Aceh dan pemerintah pusat semakin kuat.
Forum tersebut juga diharapkan mampu menjadi ruang penyelesaian berbagai persoalan secara lebih cepat, terkoordinasi dan terukur.
Ke depan, efektivitas desk akan sangat bergantung pada kejelasan kewenangan, pembagian tugas antarinstansi, serta kemampuan seluruh pihak untuk memastikan forum tersebut tidak sekadar menjadi wadah koordinasi administratif.
Pemerintah Aceh berharap Desk Koordinasi Aceh benar-benar menghasilkan langkah konkret bagi pembangunan, terutama dalam memperkuat ekonomi daerah, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta menjaga stabilitas Aceh.
