Aceh Besar, Infoaceh.net – Pengelolaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Besar sepanjang 2023–2025 menyisakan sederet pertanyaan yang layak dibuka lebih terang.
Hasil pengolahan dan rekonsiliasi awal data yang dihimpun Infoaceh.net mengidentifikasi sedikitnya 135 paket SPAM inti dengan nilai perencanaan sekitar Rp48,117 miliar dalam tiga tahun anggaran.
Dari jumlah tersebut, sedikitnya 25 paket fisik tercatat menggunakan mekanisme swakelola dengan nilai sekitar Rp18,924 miliar.
Angka itu bukan jumlah kecil. Secara matematis, nilai paket fisik swakelola tersebut setara sekitar 39,33 persen dari Rp48,117 miliar nilai paket SPAM yang terpetakan.
Persoalannya, jejak realisasi seluruh paket fisik swakelola tersebut belum seluruhnya dapat dipadankan secara jelas dari data ekspor yang menjadi bahan telaah.
Kondisi ini memunculkan kebutuhan untuk membuka rantai dokumen secara utuh, mulai RUP, DPA/DPPA, KAK dan RAB, dokumen pelaksanaan swakelola, SP2D, bukti pembelian material dan pembayaran tenaga kerja, BAST, pencatatan aset hingga kondisi fisik SPAM di lapangan.
Telaah juga menemukan bahwa delapan paket SPAM disebut secara spesifik dalam dokumen pemeriksaan BPK dengan nilai temuan gabungan sekitar Rp49,006 juta.
Untuk paket SPAM tahun 2024 yang masuk dalam kelompok temuan tersebut, data yang ditelaah menunjukkan adanya tindak lanjut berupa penyetoran.
Sementara terhadap tiga paket SPAM tahun 2023 dengan nilai sekitar Rp23,132 juta, Infoaceh.net masih memerlukan dokumen pemulihan atau bukti penyelesaian mutakhir untuk memastikan status akhirnya.
Ketiadaan bukti dalam kumpulan dokumen yang saat ini ditelaah tidak dapat serta-merta diartikan bahwa uang tersebut belum dikembalikan. Statusnya perlu dikonfirmasi melalui STS atau bukti setor, dokumen penerimaan kas daerah, serta hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK.
Hal lain yang menarik perhatian adalah munculnya pola paket berulang, lokasi atau pekerjaan sejenis, pelaksanaan bertahap, serta penyedia yang memperoleh pekerjaan lebih dari sekali selama periode yang ditelaah.
Pertanyaannya kemudian: siapa saja perusahaan yang berulang kali memperoleh pekerjaan SPAM, berapa total nilai kontraknya, paket apa saja yang dikerjakan, dan apakah perusahaan-perusahaan tersebut berdiri serta beroperasi secara independen?
Pertanyaan itu penting dijawab melalui dokumen, bukan asumsi.
Kemenangan perusahaan yang sama pada beberapa paket tidak otomatis menunjukkan kolusi atau pengaturan pemenang. Demikian pula pekerjaan yang dibagi dalam beberapa tahap tidak serta-merta dapat disebut sebagai pemecahan paket yang melanggar ketentuan.
Namun, pola tersebut menjadi relevan untuk diperiksa apabila ditemukan kombinasi indikator seperti lokasi yang sama, nomenklatur pekerjaan serupa, jadwal pengadaan berdekatan, kesatuan fungsi teknis, penyedia berulang, atau hubungan kepemilikan maupun pengurus antarperusahaan.
Karena itu, pemetaan seharusnya tidak berhenti pada nama perusahaan.
Data perlu ditarik lebih jauh hingga pemegang saham atau pemilik, pengurus perusahaan, alamat kantor, personel, peralatan, rekening pembayaran, nilai kontrak, metode pengadaan, riwayat kemenangan, volume pekerjaan hingga hasil pemeriksaan fisik.
Penelusuran tersebut juga penting karena pembangunan SPAM merupakan pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih.
Dokumen perencanaan resmi Aceh Besar sendiri menunjukkan pembangunan SPAM merupakan bagian dari program infrastruktur daerah. Karena itu, ukuran keberhasilannya bukan sekadar berapa paket selesai secara administrasi dan berapa anggaran telah dibayarkan, tetapi apakah instalasi yang dibangun benar-benar tersedia, berfungsi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dari keseluruhan data yang tersedia, Infoaceh.net belum menemukan dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya kolusi, pengaturan pemenang, pemecahan paket secara melawan hukum maupun kerugian negara di luar nilai yang telah ditetapkan melalui pemeriksaan resmi.
Namun, kombinasi 135 paket senilai Rp48,117 miliar, 25 paket fisik swakelola Rp18,924 miliar, delapan paket yang masuk temuan BPK, serta pola paket dan penyedia berulang merupakan alasan yang cukup untuk mendorong transparansi lebih jauh.
PUPR Aceh Besar dan pihak terkait perlu diberikan ruang untuk menjelaskan dasar pembagian paket, mekanisme swakelola, daftar penyedia, realisasi pembayaran, tindak lanjut temuan BPK, serta kondisi fisik seluruh SPAM yang telah dibangun.
Infoaceh.net akan melanjutkan verifikasi dengan mencocokkan paket, lokasi, penyedia, nilai kontrak, pembayaran, temuan pemeriksaan dan kondisi fisik.
Identitas perusahaan beserta nilai akumulasi pekerjaan akan dipublikasikan setelah data kontrak dan hubungan antarentitas dapat diverifikasi secara memadai serta pihak terkait memperoleh kesempatan memberikan klarifikasi.
Disclaimer: Berita ini disusun berdasarkan pengolahan dan telaah awal terhadap data pengadaan, dokumen pemeriksaan serta dokumen pendukung yang tersedia. Penyebutan pola paket, penyedia berulang, pekerjaan bertahap maupun indikator lainnya tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan adanya tindak pidana, kolusi, pengaturan pemenang atau pemecahan paket secara melawan hukum. Status setiap temuan tetap harus merujuk pada dokumen resmi dan hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang. Infoaceh.net menjunjung asas praduga tak bersalah, keberimbangan, verifikasi, serta memberikan hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebut atau berkepentingan dalam pemberitaan ini.
