Tingkat pendidikan yang semakin tinggi belum otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat Aceh
Oleh: Drs M. Isa Alima
Ada satu kenyataan yang perlu kita hadapi dengan jujur dan berani. Di kota Banda Aceh yang mencatatkan jumlah lulusan perguruan tinggi tertinggi, masih ada ribuan saudara kita yang belum bisa menjalani kehidupan dengan layak.
Tingginya tingkat pendidikan ternyata belum otomatis membuat Aceh terbebas dari kemiskinan. Ini bukan sekadar angka, melainkan cermin yang menunjukkan keadaan kita yang sebenarnya.
Data yang dipublikasikan GoodStats berdasarkan Susenas 2025 menunjukkan Banda Aceh memiliki proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat perguruan tinggi sebesar 33,28 persen, angka tertinggi di antara 15 kota yang ditampilkan.
Kita tentu boleh bangga. Angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Banda Aceh memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi. Namun kebanggaan itu terasa pahit ketika kita melihat kenyataan sosial yang lebih luas di tingkat provinsi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin Aceh pada September 2025 masih sebesar 12,22 persen atau sekitar 703 ribu jiwa. Angka tersebut memang turun dibandingkan 12,33 persen pada Maret 2025. Namun, penurunan itu belum berarti bahwa persoalan kemiskinan telah selesai.
Di balik deretan gelar akademik, masih terdapat warga yang hidup dalam keterbatasan. Ada keluarga yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, anak-anak yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan, serta masyarakat yang harus berhitung dengan cermat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan kehidupan sehari-hari.
Pertanyaan besarnya kemudian adalah: mengapa tingkat pendidikan yang semakin tinggi belum otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat?
Pendidikan Tinggi Belum Otomatis Menghapus Kemiskinan
Inilah kenyataan yang harus kita akui dengan jujur. Banyak orang cerdas, banyak yang berpendidikan tinggi, tetapi mengapa tanah kelahiran kita masih membiarkan ribuan warganya hidup dalam keterbatasan?
Jawabannya tentu tidak sederhana. Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi. Pendidikan hanyalah salah satu faktor. Ada persoalan kesempatan kerja, struktur ekonomi, produktivitas, investasi, keterampilan, akses permodalan, kualitas tata kelola pemerintahan, hingga ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah belum kuatnya hubungan antara pendidikan dengan kesempatan kerja dan peningkatan ekonomi.
Struktur ekonomi Aceh masih sangat bergantung pada sektor pertanian yang menyumbang 32,74 persen terhadap PDRB pada 2025. Pada saat yang sama, sebanyak 63,80 persen tenaga kerja masih bekerja di sektor informal.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan struktural. Pendidikan tinggi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi jika perekonomian tidak mampu menciptakan pekerjaan produktif dan layak, maka manfaat pendidikan tidak sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Gelar sarjana pada akhirnya tidak cukup jika setelah lulus seseorang hanya menghadapi pilihan antara menganggur, bekerja dengan penghasilan rendah, atau meninggalkan daerah untuk mencari kesempatan di tempat lain.
Karena itu, persoalannya bukan semata-mata apakah masyarakat Aceh sudah berpendidikan tinggi atau belum. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pendidikan tersebut telah terhubung dengan kebutuhan pembangunan dan struktur ekonomi daerah?
Ketika Lulusan Terbaik Harus Pergi
Aceh sebenarnya memiliki modal manusia yang besar. Setiap tahun perguruan tinggi menghasilkan ribuan lulusan dari berbagai disiplin ilmu. Mereka adalah dokter, insinyur, guru, ekonom, sarjana pertanian, ahli hukum, tenaga teknologi informasi, hingga berbagai profesi lainnya.
Namun, sebagian dari mereka memilih atau terpaksa mencari pekerjaan di luar Aceh.
Fenomena ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama. Jika anak-anak muda Aceh harus meninggalkan daerah karena tidak menemukan ruang untuk mengembangkan keahlian dan memperoleh penghidupan yang layak, maka pembangunan ekonomi kita perlu dipertanyakan.
Bukan berarti merantau adalah sesuatu yang salah. Merantau merupakan pilihan hidup dan bagian dari dinamika masyarakat. Tetapi apabila keluarnya tenaga terdidik dari Aceh terjadi karena terbatasnya kesempatan ekonomi di daerah sendiri, pemerintah perlu melihatnya sebagai persoalan pembangunan sumber daya manusia.
Jangan sampai negara dan masyarakat mengeluarkan biaya besar untuk mencetak sumber daya manusia, tetapi setelah mereka memiliki kompetensi, daerah justru tidak mampu menyediakan ruang untuk memanfaatkan kemampuan tersebut.
Aceh membutuhkan ekosistem ekonomi yang mampu menampung manusia-manusia terdidik itu.
Kemiskinan Desa Harus Menjadi Perhatian Utama
Persoalan kemiskinan juga tidak dapat dilihat hanya dari angka provinsi. Perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menunjukkan tantangan yang lebih serius.
BPS mencatat pada September 2025 tingkat kemiskinan di pedesaan Aceh mencapai 14,51 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang tercatat 8,15 persen.
Angka tersebut memberi pesan penting: pembangunan belum sepenuhnya menghasilkan pemerataan.
Kemajuan yang terlihat di pusat-pusat kota belum tentu dirasakan dengan tingkat yang sama oleh masyarakat di desa.
Padahal desa merupakan bagian penting dari struktur ekonomi Aceh. Banyak masyarakat desa menggantungkan hidup pada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan usaha kecil.
Jika sektor-sektor tersebut tidak mampu memberikan pendapatan yang layak, maka pendidikan tinggi sekalipun tidak akan secara otomatis memutus rantai kemiskinan.
Karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan harus lebih serius menyentuh akar persoalan di desa.
Bukan hanya memberikan bantuan, tetapi juga meningkatkan produktivitas masyarakat.
Petani harus memiliki akses terhadap teknologi, modal, pasar dan infrastruktur. Nelayan membutuhkan sarana produksi serta kepastian pasar. Pelaku usaha kecil membutuhkan akses pembiayaan, pendampingan dan pemasaran.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan.
Jangan Hanya Mengukur Kemajuan dari Gelar
Kita harus mengubah cara pandang mengenai keberhasilan pembangunan. Jangan bangga hanya karena banyak gelar.
Banggalah ketika setiap keluarga, baik di kota maupun di desa, bisa makan dengan cukup, menyekolahkan anak tanpa terbebani persoalan ekonomi, dan berobat tanpa takut tidak mampu membayar biaya.
Itulah kemajuan yang sesungguhnya. Perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi tempat mencetak ijazah. Perguruan tinggi harus menjadi bagian dari solusi pembangunan daerah.
Kurikulum dan program pendidikan perlu semakin dekat dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, industri, pemerintahan, serta potensi ekonomi lokal.
Demikian pula pemerintah harus membuka ruang yang lebih luas bagi inovasi, investasi dan kewirausahaan.
Jangan sampai lulusan perguruan tinggi hanya diarahkan untuk menjadi pencari kerja. Mereka juga harus didorong menjadi pencipta lapangan kerja.
Pemerintah Harus Menciptakan Ekosistem, Bukan Sekadar Program
Pengentasan kemiskinan juga tidak cukup dilakukan melalui program-program bantuan yang berdiri sendiri.
Pemerintah perlu membangun ekosistem. Pendidikan harus terhubung dengan kebutuhan ekonomi. Pelatihan harus terhubung dengan lapangan pekerjaan.
Infrastruktur harus mendukung kegiatan produktif. Kebijakan investasi harus memberikan ruang bagi tenaga kerja lokal. Sementara anggaran daerah harus diarahkan lebih kuat pada program yang memberikan dampak ekonomi jangka panjang.
Kita tentu membutuhkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Namun bantuan sosial tidak boleh menjadi satu-satunya strategi.
Masyarakat harus dibantu agar mampu keluar dari kemiskinan, bukan sekadar bertahan di dalamnya.
Karena itu, keberhasilan sebuah program seharusnya tidak hanya diukur dari berapa banyak anggaran yang terserap atau berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan.
Ukuran yang lebih penting adalah: berapa banyak keluarga yang pendapatannya meningkat, berapa banyak pekerjaan baru yang tercipta, berapa banyak usaha masyarakat yang berkembang, dan berapa banyak warga yang berhasil keluar dari kemiskinan.
Aceh memiliki sumber daya alam, dana pembangunan, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, serta sumber daya manusia yang relatif besar.
Yang menjadi tantangan adalah bagaimana seluruh potensi tersebut dihubungkan dalam sebuah strategi pembangunan yang konsisten.
Pendidikan tidak boleh berjalan sendiri. Pembangunan ekonomi tidak boleh berjalan sendiri. Program pengentasan kemiskinan juga tidak boleh berjalan sendiri. Ketiganya harus menjadi satu kesatuan.
Perguruan tinggi harus menghasilkan manusia yang relevan dengan kebutuhan pembangunan. Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang membuka kesempatan ekonomi. Dunia usaha harus diberikan ruang untuk berkembang. Masyarakat harus mendapatkan akses terhadap modal, teknologi dan pasar.
Dengan cara itulah pendidikan dapat benar-benar menjadi instrumen mobilitas sosial.
Pada akhirnya, persoalan Aceh bukan hanya tentang berapa banyak orang yang masuk perguruan tinggi atau berapa banyak orang yang memperoleh gelar sarjana.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apa yang terjadi setelah mereka lulus?Apakah mereka mendapatkan pekerjaan?Apakah penghasilannya layak?
Apakah mereka mampu membangun usaha? Apakah keahlian mereka dapat dimanfaatkan di daerah sendiri?
Dan yang paling penting, apakah peningkatan kualitas pendidikan ikut menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat?
Jika jawabannya belum memuaskan, maka kita tidak boleh berhenti pada kebanggaan terhadap angka pendidikan.
Aceh harus berani mengevaluasi hubungan antara pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sebab pendidikan sejatinya bukan sekadar jalan untuk memperoleh gelar. Pendidikan adalah investasi manusia yang seharusnya membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik.
Kita tidak membutuhkan masyarakat yang hanya semakin banyak memiliki ijazah, tetapi tetap kesulitan memperoleh pekerjaan.
Kita membutuhkan masyarakat yang berpendidikan, produktif, mandiri dan memiliki kesempatan untuk hidup layak.
Karena ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukan terletak pada banyaknya gedung yang dibangun, banyaknya program yang diluncurkan, atau banyaknya gelar yang diperoleh.
Ukuran keberhasilan pembangunan adalah ketika semakin sedikit keluarga yang hidup dalam kemiskinan dan semakin banyak masyarakat yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Pendidikan harus menjadi jalan menuju kesejahteraan. Dan tugas pemerintah adalah memastikan jalan itu benar-benar terbuka bagi seluruh rakyat Aceh, baik yang tinggal di kota maupun di pelosok desa.
Penulis adalah pemerhati sosial dan kebijakan publik Aceh
