Banda Aceh – Dalam upaya untuk peningkatan pelayanan publik di Aceh, Ombudsman Republik Indonesia (RI) sepakat untuk membangun hubungan yang lebih erat dalam bentuk kemitraan dengan Lembaga Wali Nanggroe Aceh.
Hal tersebut sebagaimana terungkap dalam pertemuan antara rombongan Ombudsman RI dengan Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar, Kamis (18/3) di Meuligoe Wali Nanggroe, kawasan Lampeuneureut, Aceh Besar.
Turut hadir pada pertemuan tersebut antara lain Ketua Ombudsman RI Pusat Dr Mukhammad Najih SH MHum, Ketua Perwakilan ombudsman Aceh Dr Taqwadin Husin SH MHum, serta sejumlah jajaran Ombudsman Aceh lainnya.
“Ada banyak hal yang kita bicarakan (dalam pertemuan) tadi. Saya sangat mendukung perbaikan layanan publik di Aceh, masyarakat harus dilayani dengan baik. Sehingga dengan baiknya pelayanan publik maka akan mensejahterakan masyarakat,” kata Wali Nanggroe usai pertemuan.
“Beliau sepakat dengan kita untuk bekerja sama sebagai mitra memperbaiki lembaga-lembaga pelayanan publik aceh. Ini yang sudah kita sepakati,” tambah Wali Nanggroe.
Sementara Ketua Ombudsman RI Pusat Dr Mukhammad Najih SH MHum menjelaskan, kedatangan pihaknya kali ini antaralain untuk menyampaikan beberapa hal yang menajadi tugas ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, dimana Wali Nanggroe juga memiliki peranan untuk membina dan mengembangkan proses pelayanan.
“Karena Wali Nanggroe merupakan orang yang dituakan di Aceh, serta meminta petunjuk dan arahan dari Wali Nanggroe untuk perbaikan layanan publik di Aceh,” kata Muhammad Najih.
“Kita harapkan ombudsman bisa menjadi mitra dengan Wali Nanggroe,” kata Muhammad Najih. Ia juga menambahkan, pihaknya sangat mendukung kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut, Ombudsman RI dan Wali Nanggore juga membicarakan masalah tertentu berupa pesan khusus untuk disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo. (IA)
