JAKARTA – Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla (JK) mengaku akan segera melakukan komunikasi ke kementerian dan Presiden Jokowi terkait perkembangan situasi perdamaian dan politik Aceh.
Hal itu sebagaimana disampaikan Kabag Humas Wali Nanggroe Aceh M. Nasir Syamaun, Jum’at (30/4) malam, berdasarkan hasil pertemuan Wali Nanggroe Aceh Malik Al Haytar dengan JK, pada Kamis (29/4) malam.
Menurut M. Nasir, pertemuan yang turut dihadiri Mualem—sapaan akrab Muzakir Manaf—selaku Ketua KPA-PA, Staf Khusus Dr M Raviq dan Katibul Wali Nanggroe Azwardi Abdullah, berlangsung di kediaman JK, Kawasan Kaboyoran Baru, Jakarta Selatan.
“Perkembangan perdamaian dan politik di Aceh saat ini masih penuh dinamika, baik antara Pemerintah Pusat dengan Aceh, dan dinamika di Aceh sendiri. Kami tetap komit dan konsisten untuk mempertahankan apa yang telah dicapai, dan memperjuangkan apa yang menjadi hak Aceh sesuai perjanjian MoU Helsinki,” kata Wali Nanggroe dalam pertemuan itu.
Selain bagian dari rangkaian kerja Wali Nanggroe dan Mualem di Ibu Kota RI beberapa hari terakhir ini dalam upaya mengkoordinasikan perkembangan terkini Aceh, pertemuan Wali Nanggroe dengan JK selaku mantan Wakil Presiden dan tokoh kunci perundingan RI-GAM 2005 silam, juga merupakan kunjungan balasan.
“Desember 2020 lalu, JK datang langsung ke Meuligoe Wali Nanggroe di Aceh Besar, dan sekarang Wali Nanggroe berkunjung ke tempat JK. Untuk tindak lanjut pertemuan di Aceh, dan silaturahmi,” sebut M. Nasir.
JK mengaku akan segera menyikapi informasi yang disampaikan Wali Nanggroe dan Mualem, baik kepada kementerian terkait, dan kepada Presiden Jokowi langsung. (IA)
