BANDA ACEH – Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Aceh menggandeng 17 instansi terkait untuk menyukseskan layanan PAUD Holistik Integratif (HI), demi mengefektifkan pendidikan pengembangan anak sedari dini sebagai upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Aceh berkualitas.
Keinginan kuat Dyah Erti Idawati selaku Bunda PAUD Aceh tersebut dapat dilihat dari keseriusannya dalam membenahi dan memperjuangkan pembangunan mutu pendidikan di Aceh. Salah satunya yaitu menghadirkan layanan PAUD terpadu dan menyeluruh atau disebut Holistik Integratif.
Keseriusan tersebut ditunjukkan dengan peluncuran PAUD HI yang ditandai dengan penandatanganan MoU kerja sama dan dilanjutkan dengan pemukulan rapa’i oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah didampingi Bunda PAUD Aceh dan Ketua DWP Aceh yang kemudian diikuti serentak oleh seluruh Bunda PAUD di kabupaten/kota secara virtual, Jum’at (28/5).
Dengan diluncurkannya program itu, maka Aceh secara resmi akan menerapkan pelayanan pendidikan PAUD Holistik Integratif (HI). Selain itu, Aceh menjadi provinsi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mendeklarasikan penerapan sistem pendidikan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dalam rangka memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam.
“Hari ini Bunda PAUD Aceh yang didukung seluruh Bunda-bunda Kabupaten/Kota meluncurkan terobosan baru dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini. Langkah yang akan kita lakukan adalah menerapkan sistem pendidikan Holistik Integratif pada seluruh PAUD yang ada di Aceh,” kata Dyah.
Dyah mengatakan, PAUD Holistik Integratif adalah pola pendidikan yang menyeluruh dengan mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak. Pola pendidikannya tidak hanya menekankan aspek pengetahuan saja, melainkan mencakup beberapa aspek, mulai dari gizi.
Maka itu, ada 17 lintas sektoral yang terlibat dalam pelaksanaan PAUD HI ini yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Disdukcapil, Dinas Sosial, DP3A, Bappeda, HIMPAUDI, GOPTKI, IGTKI, dan bahkan pihak Kepolisian.
“Pelaksanaan PAUD HI ini, kata Dyah nantinya akan dijalankan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan di seluruh Aceh,” ujar Dyah.
Program pelayanan pendidikan ini juga mendorong para orangtua dan guru untuk saling bekerja sama untuk pemenuhan 5 hak dasar utama anak yaitu, Hak terhindar dari penyakit, Hak terpenuhi kecukupan gizi, Hak asuh, hak bermain, serta Hak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan. Pengetahuan agama, moral, bahasa, dan sosial-emosional juga mendapat perhatian khusus.
Semuanya diberikan berbasis kepada keluarga, sehingga anak dapat belajar dan bermain dengan nyaman.
Dyah yang juga Ketua TP PKK Aceh itu menambahkan, peningkatan mutu pendidikan bagi generasi mudanya merupakan prioritas pembangunan di Aceh. Peningkatan mutu tersebut tidak hanya dilaksanakan pada pendidikan dasar dan menengah saja, tapi juga harus dimulai dari pendidikan usia dini.
Dimana, anak pada usia di bawah enam tahun tersebut penting untuk diperhatikan, sebab, pada masa inilah anak mengalami fase perkembangan pesat yang disebut “golden age” atau masa usia emas.
Berdasarkan penelitian, Dyah menyebutkan, usia emas adalah masa di mana proses tumbuh kembang anak sangat menentukan kualitasnya di masa depan.
Dengan kata lain, The Golden Age merupakan masa yang sangat efektif untuk melakukan optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki anak, agar ia berkembang menuju Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
Untuk itu, Dyah meminta dukungan semua pihak agar PAUD Holistik Integratif di Aceh dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga upaya mempersiapkan generasi berkualitas akan terprogram dan terencana sejak dini.
“Insya Allah, PAUD Holistik Integratif ini menjadi salah satu jawaban agar kita dapat mempersiapkan generasi muda Aceh yang berdaya saing tinggi di tingkat nasional dan global,” pungkas Dyah. (IA)
