BANDA ACEH – Pemerintah mencabut 11 izin konsesi kawasan hutan di Aceh melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan, yang diterbitkan 5 Januari 2022.
Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh menyambut gembira keputusan tersebut.
Menurut JKMA, izin konsesi kawasan hutan tersebut telah sekian lama menyandera masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Aceh khususnya.
Dalam lampiran Surat Keputusan (SK) Menteri LHK Nomor: SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 itu tercantum nama-nama perusahaan di Aceh yang dicabut izinnya.
“Keputusan (Menteri LHK) untuk mencabut 11 izin konsesi di Provinsi Aceh telah membebaskan 277.824,88 hektar lahan untuk dapat dikelola oleh masyarakat, terutama masyarakat adat Aceh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keadilan atas sumber daya alam,” kata Sekretaris Pelaksana JKMA Aceh, Zulfikar Arma, dalam keterangan tertulisnya Selasa (11/1).
Zulfikar Arma menilai izin-izin konsesi tersebut telah berkonstribusi terhadap ketidakadilan ekonomi terutama untuk masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.
Bagi Provinsi Aceh menjadi salah satu penyebab sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera, karena akses terhadap lahan yang terbatas dan nyaris tertutup.
Menurut Zulfikar Arma, langkah tegas pemerintah mencabut izin konsesi kawasan hutan itu, memberi harapan terhadap pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia dengan syarat membuka akses cukup besar kepada masyarakat untuk membangun sektor ekonomi terbaharukan dari kawasan hutan.
JKMA Aceh memberi apresiasi kepada pemerintah dan meminta Presiden Jokowi melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera menetapkan hutan adat mukim di Aceh yang telah diusulkan Pemerintah Aceh kepada Menteri LHK.
JKMA juga meminta Menteri LHK menertibkan penguasaan kawasan hutan dengan cara memberi akses yang sesuai dengan peraturan berlaku.
Dalam rentang tahun 2017-2021, JKMA Aceh telah mendampingi 18 komunitas masyarakat adat mukim di Aceh yang tersebar di tujuh kabupaten dalam rangka memetakan wilayah adat mereka.
JKMA juga sudah mengusulkan permohonan penetapan hutan adat mukim ke Kementerian LHK. Usulan tersebut disampaikan melalui Pemerintah Aceh.
Kepala Divisi Advokasi JKMA Aceh Efendi Isma, menyatakan bahwa usaha pencabutan izin konsesi ini sudah menjadi agenda JKMA Aceh melalui beberapa program kerja, terutama untuk konsesi HTI PT Aceh Nusa Indrapuri di wilayah Kabupaten Aceh Besar.
“Capaian ini merupakan kemenangan besar bagi masyarakat Adat Aceh di beberapa wilayah yang selama ini wilayah adat mereka dikuasai oleh private sektor dan masyarakat adat kehilangan akses atas lahannya,” ujar Efendi Isma.
JKMA Aceh berharap momentum ini menjadi langkah nyata Pemerintah Indonesia untuk memberi keadilan bagi rakyat dan menegaskan keinginan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan rakyat tidak setengah hati. (IA)
