JAKARTA — Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menunjukkan adanya potensi penyimpangan terhadap penyaluran dana bantuan pesantren. Salah satu indikasinya adalah ditemukannya sejumlah pesantren fiktif di Aceh yang diduga turut terdaftar menjadi penerima dana bantuan.
Menteri Agama menegaskan tidak ada toleransi atau zero tolerance kepada jajaran Kementerian Agama atas penyimpangan dan pemotongan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren.
Hal ini ditegaskan Menag merespons sejumlah anggota Komisi VIII yang menyorot adanya dugaan penyelewengan BOP pesantren yang disalurkan pada Agustus 2020.
“Saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran Kemenag bahwa zero tolerance atau tidak ada toleransi atas penyimpangan-penyimpangan, pemotongan atau apa pun namanya. Baik itu BOP masa lalu yang kembali diributkan kembali yang secara history ini terputus dan saya tidak mengerti soal ini,” kata Menag dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung Parlemen, Komplek Senayan Jakarta, Kamis (2/6/2022).
“Tapi biarlah orang yang berpesta saya yang mencuci piring. Tidak ada masalah karena itu konsekwensi. Sekali lagi saya sampaikan saya tidak ada toleransi. Saya sendiri yang akan melaporkan jika ada jajaran Kemenag yang melakukan penyimpangan, pungutan atau pelanggaran terkait BOP,” tegas Menag.
Menurut Menag, penyimpangan dana BOP itu menjadi pelajaran yang menyakitkan dan tidak boleh diulang.
“Betul bila madrasah dan pesantren adalah lembaga yang membutuhkan. Jangan mentang-mentang mereka membutuhkan dan mendapatkan anggaran sedikit itu masih harus dipotong. Itu saya kira sangat kejam dan pantas dihukum setimpal. Ini menjadi komitmen kita bersama untuk menangani praktek-praktek penyimpangan dana BOP,” tandas Menag.
Hal senada ditegaskan Staf Khusus Menteri Agama Nuruzzaman merespons adanya dugaan penyelewengan BOP pesantren yang disalurkan pada Agustus 2020.
Menurutnya, Kementerian Agama memastikan tidak akan memberikan toleransi jika ada oknum yang terbukti melakukan penyelewengan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren.
