JAKARTA — Komisi I DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Belanja Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2023 sebesar Rp 624 miliar.
Anggaran tersebut untuk menangkal serangan siber seperti hacker (peretas) Bjorka.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dalam Rapat Kerja dengan Bakamla di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis, (22/9/2022).
“Komisi I DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran atau yang biasa disebut pagu definitif RAPBN 2023 BSSN Rp 624.371.483.000. Untuk selanjutnya akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Utut.
RAPBN 2023 Bakamla dengan rincian untuk program dukungan manajemen Badan Siber dan Sandi Negara sebesar Rp 407.146.873.000, dan Program keamanan dan Ketahanan Badan Siber dan Sandi Negara sebesar Rp217.224.610.000.
Saat ini BSSN yang tergabung dalam tim khusus lintas lembaga terus menelusuri identitas peretas Bjorka yang heboh karena diduga mencuri data rahasia negara. BSSN bekerja sama dengan Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri melakukan penelusuran.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BSSN Hinsa Siburian yang hadir menerima putusan pagu anggaran untuk lembaganya di Tahun Anggaran 2023.
“Kami terima kasih atas dukungan selama ini, kemudian hasil rapat ini, apapun ini adalah kondisi satu sisi tantangan memang untuk BSSN,” kata Hinsa. (IA)
