BANDA ACEH — Kepastian tentang Pendapatan di tahun 2023 sangat penting sebagai dasar pengalokasian Anggaran Belanja Aceh.
Selain itu, perlu ditegaskan perbandingan antara target dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun Anggaran (TA) 2023 dengan alokasi dalam APBA 2023.
“Artinya, APBA 2023 merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya-upaya untuk pencapaian target dalam RKPA di tahun 2023,” ujar Juru Bicara Banggar DPRA Ihsanuddin MZ saat membacakan pendapat Badan Anggaran DPRA terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh Tentang APBA 2023, Selasa sore, 22 November 2022.
Berdasarkan Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh, struktur APBA TA 2023 dapat dirincikan Pendapatan sebesar Rp 9.800.836.759.336 atau menurun 26,60%.
Selanjutnya Belanja Aceh TA 2023 direncanakan sebesar Rp 10.598.943.042.599 atau menurun sebesar 34,46%.
“Sehingga terjadi defisit sebesar Rp 798.106.283.263,” lanjut Ihsanuddin MZ.
Selanjutnya Pembiayaan dalam struktur APBA TA 2023 direncanakan untuk Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 923.106.283.263, Pengeluaraan Pembiayaan sebesar Rp125 miliar, Pembiayaan Netto senilai Rp 798.106.283.263 dan SILPA Rp 0.
Lebih lanjut Ihsanuddin mengatakan realisasi pendapatan Aceh di tahun 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 sebesar Rp 8.359.530.336.260 setara dengan 62,60% masih di bawah realisasi Pendapatan tahun sebelumnya.
Sementara Pendapatan Aceh Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 9.800.836.759.336 atau mengalami penurunan sebesar Rp 3.552.146.628.253 atau 26,60% jika dibandingkan dengan APBA 2022 sebesar Rp 13.352.983.387.589.
Sebaliknya, besaran Target Belanja di tahun 2022 sebesar Rp 16.170.650.661.277, sampai dengan 31 Agustus 2022 realisasinya sebesar Rp 7.665.136.153.153,53 atau setara 47,40%.
“Badan Anggaran DPRA meminta penjelasan dari Pemerintah Aceh terhadap hal ini,” kata Ihsanuddin.
Berdasarkan Nota Keuangan Tahun 2023, diketahui target penerimaan pembiayaan mencapai Rp 923.106.283.263. Sementara besaran rencana pendapatan dari sumber pembiayaan SiLPA tahun sebelumnya dalam RAPBA 2023, direncanakan hanya sekitar 5,50% dari total belanja daerah dalam tahun anggaran 2022 sebesar Rp 16.766.150.661.277.
Hal ini, menurut Banggar, menunjukkan Pemerintah Aceh bertekad menurunkan angka SiLPA yang cenderung naik setiap tahun. Menurut Ihsanuddin hal ini mengandung makna bahwa daya serap anggaran belanja tahun anggaran 2022 mencapai 94,50%.
“Ini adalah tantangan untuk kita bersama, yang tentunya membutuhkan strategi pencapaiannya, di antaranya sebagaimana yang telah direncanakan pada Perubahan APBA TA 2022. Badan Anggaran DPR Aceh meminta penjelasan dari Pemerintah Aceh terkait solusi untuk pengurangan potensi SiLPA tahun 2023,” lanjut Ihsanuddin MZ.
Menurutnya jika dihitung berdasarkan Nota Keuangan Tahun 2023 capaian realisasi untuk Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2022 hingga 31 Agustus 2022, maka realisasi Pendapatan Aceh sebesar 62,60% atau setara Rp 8.359.530.336.260.
Selanjutnya realisasi Belanja sebesar 47,40% atau setara Rp 7.665.136.153.153 dan Surplus Rp 798.106.283.263.
Dari hasil perhitungan tersebut, Banggar perlu memastikan apakah sisa target Pendapatan yang belum terealisasi sebesar 37,40% atau sebesar Rp 4.993.453.051.328, akan dapat terealisasi hingga 31 Desember 2022.
“Bagaimana langkah yang akan ditempuh oleh Pemerintah Aceh agar dapat merealisasikan sisa target pendapatan ini? Mohon penjelasannya,” ujar Ihsanuddin MZ.
Banggar juga mempertanyakan apakah sisa target Belanja sebesar Rp 8.505.514.508.123,47 atau 52,60% akan dapat terealisasi sampai 31 Desember 2022.
“Mohon Pemerintah Aceh menjelaskan bagaimana gambaran dari strategi yang akan dilakukan untuk dapat merealisasikan sisa target Belanja ini,” lanjut Ihsanuddin.
“Mohon penjelasan dari Pemerintah Aceh mengapa SiLPA di akhir tahun 2022 diestimasi sebesar Rp 923.106.283.263, sementara realisasi anggaran terhitung sampai dengan 31 Agustus 2021 sebesar Rp 7.665.136.153.153?”.
Dalam rapat paripurna tersebut, Banggar DPRA juga meminta Pemerintah Aceh untuk dapat menjelaskan terkait menurutnya transfer dari Pemerintah Pusat. Banggar juga meminta penjelasan Pemerintah Aceh terkait upaya-upaya apa saya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan nilai transfer Pemerintah Pusat ke Aceh.
“Meminta Pj Gubernur Aceh untuk menarik program kegiatan APBN dalam skema Program Strategis Nasional untuk Aceh yang diharapkan menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi, perbaikan infrastruktur yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Ihsanuddin.
Selain itu, Banggar DPRA juga meminta Pj Gubernur Aceh meningkatkan belanja modal khusus dana yang bersumber dari Otonomi Khusus (Otsus), seperti UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
“Dimana empat prioritas penggunaan dana tersebut adalah salah satunya untuk pembangunan di bidang infrastruktur,” katanya.
Selanjutnya Badan Anggaran meminta Pj Gubernur juga benar-benar mengimplementasikan antara rencana kerja Pemerintah Aceh yang tertuang di dalam Pergub Nomor 06 Tahun 2022 tentang RKPA dengan Rancangan KUA-PPAS serta Rancangan Qanun APBA Tahun Anggaran 2023.
Banggar DPRA juga meminta Pj Gubernur untuk dapat memperhatikan program-program lainnya di seluruh SKPA terutama di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan UMKM.
“Khusus untuk program pada sektor pendidikan, Badan Anggaran DPRA meminta kepada Pj Gubernur Aceh agar memprioritaskan alokasi anggaran untuk peningkatan kualifikasi dan potensi guru, sarana dan prasarana di sekolah, termasuk memberdayakan anggaran untuk kegiatan pengawasan sekolah,” katanya.
Banggar juga meminta Pj Gubernur Aceh untuk serius mencari sumber tambahan dalam bentuk bantuan keuangan lainnya dari Pemerintah Pusat.
Menurut Banggar, ini sesuai dengan komitmen yang disampaikan Presiden kepada Pj Gubernur Aceh dan Ketua DPRA di Istana Negara pada 26 Agustus 2022.
“Badan Anggaran DPRA juga meminta Pj Gubernur Aceh, secara khusus kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh, agar tidak terjadi defisit APBA 2023 dengan proyeksi yang sudah ditetapkan,” kata Ihsanuddin.
Sebagai catatan, sidang paripurna penyampaian Pendapat Banggar DPRA ini dipimpin Ketua DPRA Saiful Bahri atau Pon Yahya. Ikut hadir mewakili Pemerintah Aceh, Sekda Aceh Bustami Hamzah dan jajaran SKPA serta anggota DPRA dari seluruh fraksi dan komisi. (IA)
