BANDA ACEH— Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haydar didampingi Wakapolda Brigjen Pol Syamsul Bahri membuka sosialisasi dan pemahaman tentang hak asasi manusia (HAM) yang dilaksanakan tim dari Staf Ahli (Sahli) Kapolri bagi personel Polda Aceh di Aula Machdum Sakti Polda Aceh, Kamis, 10 Agustus 2023.
Dalam sambutannya, Irjen Ahmad Haydar mengucapkan selamat datang kepada tim Sahli Kapolri yang dipimpin Sahli Sospol Kapolri Irjen Pol Rudi Setiawan di Polda Aceh.
Ia juga sangat mengapresiasi atas dilaksanakannya sosialisasi terkait dengan penyegaran pemahaman hak asasi manusia (HAM) bagi anggota Polri di Polda Aceh.
Ahmad Haydar juga menyampaikan, bahwa di tengah perkembangan peradaban dan kompleksnya tuntutan pelayanan kepolisian yang harus diberikan kepada masyarakat, mengharuskan institusi Polri untuk terus berbenah dalam memberikan pelayanan.
“Dalam berbagai persoalan yang sedang dihadapi, kita dituntut untuk membangun kembali kepercayaan atau trust publik terhadap organisasi Polri yang kita cintai melalui berbagai langkah penguatan internal melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan hari ini,” kata Ahmad Haydar.
Mantan Kapuslabfor Polri itu berharap, sosialisasi tersebut dapat meningkatkan kemampuan diri dan memperluas wawasan personel dalam menyikapi perkembangan situasional serta tuntutan profesionalisme dalam menjalankan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Khususnya dalam mencari solusi terhadap permasalahan teknis yang berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip dasar HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian, utamanya dalam menyongsong pesta demokrasi tahun 2024 yang tahapannya sudah mulai berjalan.
Lebih dalam, Ahmad Haydar juga menekankan agar peserta sosialisasi mengikuti kegiatan tersebut secara serius dan sungguh-sungguh, sehingga dapat memperoleh bekal dan wawasan untuk diimplementasikan dalam kehidupan dan pelaksanaan tugas.
Selanjutnya, ia meminta peserta menjadikan kegiatan tersebut sebagai sarana diskusi dan bertanya untuk memperoleh masukan tentang cara bertindak dalam menangani permasalahan tugas di lapangan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM.
